- Antara/ Prasetyo Utomo
VIVAnews - Tim Partai Amanat Nasional (PAN) akan mengusulkan konsep konfederasi ke dalam revisi Undang-Undang Pemilu yang tengah dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
"Undang-Undang Pemilu mengakomodasi usulan itu. Tim konfederasi juga akan membuka dialog kepada partai lain guna mematangkan," kata Ketua DPP PAN, Bima Arya, di Jakarta, Jumat, 14 Januari 2011.
Konsep ini, menurut dia, terkait dengan pengesahan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU No 2 tahun 2008 tentang Partai Politik bulan lalu. Undang-undang tersebut mewajibkan pemerintah melakukan verifikasi partai politik mulai 17 Januari 2011.
Setiap partai harus memenuhi kepengurusan yang ada di seluruh Indonesia, yakni 33 provinsi dan didirikan oleh 30 orang minimal di tiap provinsi. Kemudian, terdapat pengurus di 75 persen kabupaten/kota seluruh Indonesia dan 50 persen di semua kecamatan yang ada di kabupaten/kota. Kantor-kantor partai di kecamatan, harus diakui kecamatan. Begitu seterusnya hingga ke tingkat pusat.
Bima mengatakan konsep konfederasi partainya memungkinkan penggabungan partai tanpa menghilangkan identitas partai itu sendiri. "Penggabungan itu nantinya ada partai induk dan partai yang bergabung masih memiliki identitas mereka," kata dia.
Meski demikian, partai dalam konfederasi tersebut harus lolos verifikasi Kementerian Hukum dan HAM. "Kalau mereka tidak lolos bukan konfederasi tapi penggabungan, dan partai PAN terbuka untuk itu," ujar dia.
Bima menambahkan verifikasi tersebut akan menyulitkan partai-partai gurem. "Verifikasi ini memakan biaya mahal dan tidak semua partai mampu," tuturnya. (art)
Gak Ada Takutnya, Maling Curi Mobil Dinas Brimob Polda Papua saat Parkir di Bandara Sentani
Pencurian mobil dinas Brimob saat personel Satbrimob Polda Papua hendak menjemput anggota Satgas Damai Cartenz di Bandara Sentani, Jayapura.
