- Antara
VIVAnews - Pertemuan tokoh-tokoh keagamaan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menunjukkan Pemerintah memperhitungkan posisi strategis kekuatan keagamaan.
Namun, kata Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tjahjo Kumolo, reaksi Pemerintah justru dinilai reaktif dan berlebihan.
Dalam pesan tertulis ke VIVAnews, Rabu 19 Januari 2011, Tjahjo menilai bahwa kritik membangun dari para tokoh kekuatan keagamaan seharusnya tidak disikapi dengan terlalu reaktif oleh pemerintah.
Sebab, menurut Tjahjo, langkah strategis kebijakan politik pembangunan pemerintah yang sifatnya normatif, tanpa keputusan tindak lanjut yang cepat dan terencana, memang mengakibatkan pola gerak pembangunan itu sendiri menjadi stagnan alias jalan di tempat.
"Di sinilah sebenarnya kekuatan partai politik dan keagamaan serta elemen-elemen bangsa lainnya ikut terpanggil agar sumbu-sumbu yang tersumbat dalam pengambilan keputusan yang cepat bisa terwujud," kata Tjahjo. Dengan demikian kekuatan parpol dan elemen umat keagamaan dapat mendorong pemerintah membuat keputusan yang cepat sehingga mempercepat pula pewujudan kesejahteraan masyarakat.
"Keputusan politik pembangunan yang cepat akan mempercepat proses peningkatan kesejahteraan masyarakat yang sekarang dirasakan sangat lambat di segala aspek," ujarnya.
Senin malam lalu, Presiden bertemu dengan para tokoh agama membahas pertemuan para tokoh agama itu seminggu sebelumnya. Pada Senin 10 Januari lalu, para tokoh agama itu melansir 18 kebohongan pemerintah. (umi)
Kemenpora: Proses Transisi Pemerintahan Harus Diisi Gagasan Segar Anak Muda
Menteri Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Dito Ariotedjo mendukung gerakan IFN yang digelar Kantor Staf Presiden.
