- Antara/ Widodo S Jusuf
VIVAnews - Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Pramono Anung Wibowo menyatakan penolakan Komisi III DPR RI atas kehadiran dua Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah, merupakan realita politik. Itu bukan persoalan benar atau salah, dan adil atau tidak adil.
"Ini adalah realita politik. Itu bukan bentuk arogansi DPR secara kelembagaan. Apapun, DPR adalah lembaga politik," kata Pramono di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa, 1 Februari 2011.
Menurut Pramono, persoalan ini sudah masuk wilayah politik. "Bukan soal benar-salah atau fair-tidak fair saja," ujar mantan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan itu. Pramono meminta penolakan itu tidak ditafsirkan menjadi persoalan balas dendam semata.
Sebelumnya, berbagai kalangan mengecam penolakan Komisi III itu sebagai bentuk balas dendam terhadap KPK yang baru menahan 19 anggota DPR periode 1999-2004 yang diduga terlibat kasus suap dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior BI di tahun 2004 lalu yang dimenangkan Miranda Swaray Goeltom.
Sejumlah politisi mempertanyakan langkah KPK yang menahan kolega mereka tanpa ikut menahan si pemberi suap. Alasan KPK bahwa si penyuap akan ditangkap setelah terkumpul bukti lengkap, tidak dapat mereka terima.
"Tidak boleh ada tebang pilih dan diskriminasi," Pramono menegaskan. Ia meminta KPK untuk tidak lengah dalam memberantas korupsi, dan tidak perlu mempersoalkan penolakan komisi DPR yang membidangi masalah hukum itu terhadap Bibit-Chandra.
Pramono pun menolak untuk mengomentari lebih jauh langkah Komisi III DPR RI itu. "Tidak etis pimpinan men-judge apakah Komisi III benar atau salah," tuturnya. Yang pasti, kata Pramono, persoalan penegakan hukum bukan hanya menjadi tanggung jawab KPK semata, tapi juga DPR. (kd)
Kasus Temuan Mayat Bayi Tanah Abang, Polisi Tangkap Orang Tua
Sosok mayat bayi baru lahir ditemukan mengambang di Kali Kanal Banjir Barat, Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat (Jakpus).
