- ANTARA/Yudhi Mahatma
VIVAnews - Pimpinan DPR menawarkan opsi adanya Komisi Gabungan bila Hak Angket Mafia Pajak kandas. Usulan baru yang tidak pernah ada sebelumnya. Anggota Fraksi PKS Fahri Hamzah yang menginterupsi sidang paripurna meminta tidak perlu ada 'bunga-bunga' lain.
"Keputusan kami, kita setuju atau tidak, dinamika komisi silahkan saja, mau angket atau tidak, tidak perlu bunga-bunga," kata Fahri Hamzah di tengah sidang paripurna DPR, Jakarta, Selasa 22 Februari 2011.
Menurut Fahri, PKS ingin agar Hak Angket menjadi kenyataan. Tetapi, PKS tidak ingin dihibur. Maka itu, bagi PKS Hak Angket itu harus diloloskan. Fahri menilai, untuk pilihan Komisi Gabungan tidak memerlukan sidang paripurna.
"Pilihannya, lakukan secara terbuka dan kita hadirkan pansus atau tidak, tidak perlu sandiwara nanti ada rapat gabungan," ujar dia.
Sementara Ketua Fraksi PDIP Tjahjo Kumolo memberikan pernyataan serupa. PDIP tidak menginginkan ada pilihan lain selain, menerima atau menolak.
"Kami tegaskan hak angket ini adalah sepenuhnya merupakan kewenangan konstitusional DPR. Hasilnya mau kita makan atau kita serahkan kepada pemerintah atau penegak hukum," ujar Tjahjo.
Politisi Golkar Ade Komaruddin menegaskan Golkar tetap konsisten mendukung Angket Pajak. Ade menegaskan, para pengusul Angket Mafia Pajak tidak pernah mengusulkan opsi lain.
"Paripurna ini cuma berhak menerima atau menolak. Tidak ada opsi lain sesuai dengan Undang-Undang MD3 (MPR, DPR, DPD dan DPRD) dan tata tertib. Kalau keputusan yang diambil tidak sesuai dengan tatib dan UU MD3, kita berjamaah melangarnya," ujar Ade.
Wakil Ketua Fraksi Gerindra, Ahmad Muzani, menegaskan bahwa partainya tetap pada dua pilihan. Menerima atau menolak. "Kalau setelah ditolak, itu kewenangan komisi yang bersangkutan. Kami memilih pimpinan untuk melakukan voting untuk menerima atau menolak angket," ujar Muzani dalam interupsinya.
Sekretaris Fraksi Hanura, Saleh Husin, menegaskan tak ada kesepakatan yang menyebut untuk membuat opsi. Hanura tetap pada pendirian melakukan voting untuk menerima atau menolak.
"Kalau menang, Ketua DPR tetap sahabat kami, kalau kalah Ketua juga sahabat kami. Menang atau kalah itu urusan nanti. Panja nanti urusan di komisi," ujar dia.(np)
Bikin Istri dan Pacar Senang, Ini Pilihan Mobil Baru Buat Gaji UMR
Bagi karyawan yang bekerja di Jakarta dengan rata-rata gaji UMR, atau upah minimum regional sebesar Rp5 jutaan, ada beberapa mobil baru yang bisa dibeli dengan kredit....
