- VIVAnews/Adri Irianto
VIVAnews - Partai Golkar menegaskan bahwa yang berwewenang mengevaluasi Golkar dalam koalisi pemerintahan yang tergabung dalam Sekretariat Gabungan adalah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan bukan Partai Demokrat.
"Demokrat tidak berhak mengevaluasi, yang mengevaluasi itu harusnya Presiden," kata Ketua Umum Partai Golkar usai menghadiri ulang tahun tvOne ke tiga di Jakarta Convention Center, Jakarta, Kamis 24 Februari 2011.
Menurut politisi yang akrab disapa Ical ini, Golkar tidak khawatir dengan posisi Beringin dalam koalisi Sekretariat Gabungan. Perbedaan prinsip dan pendapat dalam berpolitik dinilai sebagai hal yang wajar.
"Koalisi ya tetap. Beda pendapat itu sah-sah saja," ujar Ical kepada wartawan.
Seperti diketahui, SBY yang juga Ketua Dewan Pembina Demokrat merupakan Ketua Sekretariat Gabungan. Sedangkan Ical, merupakan Ketua Harian Setgab.
Kemarin, Sekretaris Dewan Pembina Partai Demokrat yang juga Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga, Andi Mallarangeng, mengatakan akan mengevaluasi komposisi anggota partai koalisi di Sekretariat Gabungan.
Demokrat juga akan meminta penjelasan partai yang berseberangan sikap dalam hal Angket Mafia Pajak, terutama dari Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera. "Semacam review, dalam arti bagaimana posisinya dalam koalisi," kata Andi Mallarangeng di Istana Presiden kemarin.
Ini pentingnya Energi Hijau dan Lingkungan Terlindungi untuk Masa Depan
Pembangunan ekosistem energi hijau di Indonesia bukan hanya tentang memenuhi kebutuhan energi saat ini, tetapi juga mempersiapkan masa depan yang berkelanjutan.
