- Antara/ Andika Wahyu
VIVAnews -- Video anggota Komisi VIII DPR RI yang heboh dan kebingungan saat ditanya alamat email resmi mereka oleh para pelajar Indonesia di Australia, jadi bahan tertawaan di YouTube. Apalagi saat staf komisi menyebut: komisi8@yahoo.com sebagai email resmi.
Ketua Fraksi Partai Demokrat, Jafar Hafsah mengingatkan pentingnya wakil rakyat memiliki alamat email. Meski hanya persoalan tidak bisa menyebutkan alamat email, kata dia, harus disadari bahwa sekarang ini zamannya twitter, facebook, dan email.
"Sebaiknya anggota dewan tidak gaptek (gagap teknologi) dong. Bahkan lebih bagus kalau ahli dalam IT dan terampil menggunakan semua alat komunikasi dunia maya," kata Jafar Hafsah disela-sela kunjungannya di Makassar, Jumat, 6 Mei 2011.
Politisi asal Sulsel ini menilai, memiliki email adalah salah satu sarana yang bisa dijadikan untuk menyerap aspirasi masyarakat serta menjadi alat komunikasi dari anggota DPR kepada konstituennya.
Lebih jauh, Jafar juga mengaku telah memiliki alamat email, baik pribadi, web serta email fraksinya. Hal itu juga diwajibkan terhadap seluruh anggota Fraksi Demokrat di DPR-RI. "Saya sudah punya email fraksidemokrat@dpr.org.id, kemudian email pribadi jafarhafsah@fraksidpr.go.id serta website jafarhafsah.com," sebutnya.
Seperti diketahui, peristiwa insiden 'Komisi8@yahoo.com' itu diunggah Persatuan Pelajar Indonesia di Australia (PPIA) ke situs Youtube. Video merupakan pertemuan antara PPI Australia dengan 16 anggota Komisi VIII yang sedang kunjungan kerja ke Australia. Pertemuan dengan pelajar Indonesia itu adalah salah satu rangkaian kunjungan kerja anggota dewan di Australia Rabu 26 April sampai dengan Senin 2 Mei 2011.
Dalam sesi akhir dialog dengan anggota dewan, para pelajar mencoba meminta email pribadi anggota dewan. Anggota dewan awalnya tidak memberikan email yang diminta oleh salah satu pelajar yang mengikuti dialog itu. Akhirnya, salah seorang staf menyebut alamat surat elektronik Komisi VIII DPR dengan lengkap, "Komisi8@yahoo.com."
Ini membuat bingung, bagaimana bisa institusi resmi legislatif setingkat DPR RI tidak memiliki domain surat elektronik yang bukan gratisan.
Laporan: Rahmat Zeena| Makassar, umi
PDIP Kritik Ide Penambahan Kementerian: Bagi-bagi Kekuasaan Berdampak Pemborosan Anggaran
Kubu Prabowo menggaungkan usulan penambahan jumlah kementerian atau lembaga hingga menjadi 40. Ide itu menuai pro dan kontra.
