- Antara/ Rosa Panggabean
VIVAnews - Anggota Dewan kembali jadi sorotan. Setelah soal pembangunan gedung baru, kini giliran masalah pulsa.
Seperti dirilis Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), uang isi pulsa Anggota DPR setiap tahun menghabiskan Rp151 miliar. Rinciannya, setiap anggota DPR mendapatkan jatah pulsa sebesar Rp14 juta per bulan, dan untuk setiap tahun, alokasi isi pulsa anggota DPR sebesar Rp168 juta.
Menanggapi informasi itu, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Anis Matta mengaku, tak ada anggaran pulsa sebesar itu untuk anggota Dewan. "Bagian dari republik ini yang paling transparan adalah DPR. Sudah jumlahnya sedikit paling transparan juga. Tapi menurut saya orang-orang terlalu berlebihan," kata dia di Gedung Dewan, Senayan, Jakarta, Kamis 12 Mei 2011.
Ditambahkan dia, semua orang bisa mencari tahu berapa anggaran DPR. "Seluruhnya kan Anda tau. Pulsa telepon saja Anda bisa tahu. Saya kira ini karena lembaga politik jadi orang bisa dengan bebas menyoroti."
Saat ditanya apakah akan menegur LSM yang merilis data itu, kata politisi PKS tersebut, DPR tak punya kepentingan. "Kita tidak bisa mencegah itu dilayangkan. Misalnya kalau Anda ingin mencari sensasi dengan cara seperti itu siapa yang bisa mencegah anda. Kita kan tidak bisa juga," tambah dia.
Soal jatah pulsa sebelumnya juga dibantah Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR segera membantah kabar tersebut.
“Tidak benar ada anggaran pulsa seperti yang disampaikan LSM FITRA,” kata Kepala Biro Perencanaan dan Pengawasan Kesetjenan DPR Adil Rusli, Kamis, 12 Mei 2011.
Itu tidak benar. Yang ada yaitu biaya langganan pulsa untuk SMS gateway sebesar Rp96 juta,” ungkap Adil. Ia menjelaskan, biaya SMS gateway Rp96 juta itu berasal dari anggaran Kesetjenan, dan ditujukan untuk menyampaikan informasi dan undangan perihal rapat-rapat DPR. “Semua itu dibiayai Setjen, khusus untuk 560 anggota dewan,” tegasnya.
Kepala Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) DPR Damayanti, membenarkan pernyataan Adil. “Anggaran SMS gateway itu Rp96 juta. Namun sejauh ini, dari bulan Januari sampai April 2011, anggaran yang terserap baru mencapai Rp15 juta-an,” ungkapnya. Ia menambahkan, SMS gateway itu murni untuk lalu-lintas informasi agenda persidangan di DPR, bukan untuk SMS maupun anggaran pulsa pribadi anggota dewan.
“Jadi, tidak ada yang namanya anggaran untuk isi pulsa bagi anggota pribadi. Semua diperuntukkan bagi alat kelengkapan dewan yang bersifat kelembagaan,” tandas Damayanti. (adi)
Wakil Ketua KPK Dilaporkan ke Dewas Terkait Pelanggaran Etik
M57+ Institute melaporkan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Nurul Ghufron, ke Dewan Pengawas atau Dewas KPK. Ghufron dilaporkan atas dugaan pelanggaran etik.
