- REUTERS/ Muhammad Yamin
VIVAnews - Anggota Komisi I Bidang Pertahanan dari Fraksi Kebangkitan Bangsa, Lily Wahid menyebut bahwa PT Freeport Indonesia menggelontorkan dana sekitar U$14 juta kepada polisi dan TNI. Freeport menilai isu itu bukanlah hal baru.
"Jadi begini, ada pernyataan resmi dari Freeport bahwa mereka sudah membayarkan uang sebesar US$14 juta kepada polisi dan TNI. Itu untuk menjaga keamanan Freeport," kata Lily Wahid dalam perbincangan dengan VIVAnews.com, Kamis 27 Oktober 2011.
Menurut Lily, informasi itu awalnya dia peroleh dari media. Tetapi setelah dicek, Lily melihat ada informasi serupa di dalam situs resmi Freeport Indonesia.
"Itu sesungguhnya ada di situs resminya Freeport. Saya hanya berdasarkan berita itu sebenarnya," kata adik kandung mendiang Presiden Ri ke-4 Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ini.
Maka itu, Lily melihat bahwa bila memang informasi itu benar dan sesuai fakta di lapangan, maka Freeport melanggar undang-undang. Untuk menindaklanjuti soal ini, Lily akan mengusulkan Komisi I mengundang pihak terkait untuk memberikan penjelasan soal informasi ini.
"Kami komisi akan mengundang Menko Polhukam dan Panglima TNI. Setelah mendengar penjelasan mereka, baru nanti kami akan bersikap," kata Lily Wahid.
Dikonfirmasi terpisah, juru bicara Freeport Indonesia, Ramdani Sirait mengatakan bahwa isu sejenis itu bukanlah hal yang baru. Ramdani juga menyebut informasi itu sudah tertuang dalam situs resmi Freeport.
"Soal dukungan Freeport untuk keamanan ada di website. Itu bukan hal baru. Transparans disebutkan besarnya," kata Ramdani dalam pesan tertulis kepada VIVAnews.com.
Dalam situs resmi Freeport Indonesia tidak disebutkan biaya yang digelontorkan untuk TNI dan Polri. Tetapi, Freeport membenarkan bahwa memang ada aparat pemerintah yang menjaga lokasi. Karena memang tambang Freeport merupakan salah satu objek vital nasional.
Dalam situs resmi dikatakan, karyawan satuan pengamanan PTFI (yang jumlahnya sekitar 750 orang) tidak membawa senjata dan menjalankan tugasnya sesuai dengan peran yang diembannya sebagai petugas pengamanan internal. Pada 2008, total biaya departemen satuan pengamanan internal kami mencapai US$22,7 juta (US$ 22,5 juta bersih untuk PTFI).
"Jumlah personel pasukan keamanan pemerintah yang bertugas di wilayah itu dan menerima dukungan dari perusahaan saat ini mencapai sekitar 1.860 orang, termasuk antara lain Satuan Polisi Air dan Udara di pelabuhan, satuan angkatan udara di bandara udara, pasukan anti-huru-hara untuk penanganan gangguan sipil, maupun pengamanan garis batas dan lokasi pada tambang dan pabrik pengolahan." (umi)
PDIP Bisa jadi Oposisi, Bantu Pemerintah Mengkoreksi Bukan Saling Berhadapan
Sikap politik PDIP yang saat ini ditunggu-tunggu, apakah memilih menjadi oposisi dari pemerintahan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka, atau ikut masuk di dalamnya.
