- Antara/ Regina Safri
VIVAnews - Ketua Umum Pengurusa Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin menganggap politisi Indonesia terjebak dalam pragmatisme politik. Demokrasi kita, kata Din, demokrasi kriminal.
"Sepi dari idealisme, sehingga orientasi politik untuk sebuah cita- cita, bahkan sebuah ideologi partai tersebut menjadi kabur," ujar Din Syamsuddin di Gedung PP Muhammadiyah, Jakarta, Sabtu 12 November 2011.
Munculnya pragmatisme politik ini, menurut Din, karena sistem politik pasca-Reformasi ini sangat liberal, sehingga menyebabkan untuk mendapatkan suatu jabatan, harus mengeluarkan dana yang banyak. "Sistem ini membuka peluang partai politik keluarkan ongkos besar demi sebuah jabatan, sehinggga DPR, gubernur harus keluarkan dana banyak," kata Din.
Din juga melihat sistem politik yang terlalu liberal ini menjadikan pemicu gaya berpolitik para politikus kita menjadi sangat pragmatis, sehingga hilang etika politik yang baik. Ongkos mahal yang harus di didapatkan oleh para politisi ini menurutnya mengundang pemilik modal yang mempunyai kepentingan, sehingga yang terpikirkan oleh politisi tersebut, bagaimana mengembalikan modal yang sudah diberikan
"Yang demikian akan undang sponsor-sponsor secara finansial, maka dia harus balas. Jadilah politik kita high cost politics," ujar Din.
Lebih lanjut Din mengatakan, kalau ini dibiarkan terus, mengancam Demokrasi kerakyatan di Indonesia. "Demokrasi kita menjadi demokrasi krimiminal, dalam artian proses demokrasi yang didorong dari kekuatan uang, sepi idealisme membangun bangsa," ujar Din. (sj)
Duet Anies-Ahok di Pilgub DKI Dipastikan Tak Bisa Terjadi, KPU Ungkap Alasannya
KPU Provinsi DKI Jakarta memastikan duet antara Anies Baswedan dengan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pada Pilkada DKI Jakarta 2024 tidak akan terwujud.
