- Antara/ Nyoman Budhiana
VIVAnews – Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, menyatakan partainya mencermati fenomena korupsi yang kian merajalela di berbagai pelosok nusantara.
Hal ini, menurut Mega, sesuai penggambaran Bung Karno tentang situasi vivere pericoloso dalam bukunya yang berjudul 'Di Bawah Bendera Revolusi.'
Menurut Mega, jika kondisi maraknya korupsi yang terjadi saat ini terus dibiarkan, maka Indonesia akan jatuh ke dalam jurang kehancuran sebagai bangsa dan negara.
“Kita memang hidup di tahun-tahun penuh risiko. Tetapi sebagai bangsa yang telah ditempa oleh romantika, dinamika, dan dialektika revolusi untuk jangka waktu yang sangat panjang, tantangan justru menjadi alasan untuk bangkit, bukan sebaliknya untuk semakin terpuruk lagi,” ujar Mega dalam pidatonya saat membuka Rakernas I PDIP di Hotel Harris, Bandung, Senin 12 Desember 2011.
Oleh karena itu, lanjut Mega, PDIP mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengubah kondisi bangsa yang terpuruk saat ini akibat perilaku korupsi di berbagai bidang.
“Ini adalah tugas semua pimpinan partai di semua tingkatan untuk membalikkan tahun-tahun penuh tantangan, untuk menjadi tahun-tahun penuh harapan dan kebangkitan. Ini berarti, PDI Perjuangan tidak bisa dan tak boleh menutup mata terhadap berbagai kerusakan,” kata Mega.
Megawati pun memerintahkan seluruh kader dan pengurus partainya turut menjadi pelopor gerakan pemberantasan korupsi. “Sebagai Ketua Umum partai, dengan tanggung jawab yang besar terhadap sejarah dan masa depan bangsa, maka melalui Rakernas pertama ini, saya menginstruksikan agar PDIP menjadi pelopor dalam upaya pemberantasan korupsi,” kata Mega.
“Kita sudah sama-sama menyaksikan daya rusak dari korupsi terhadap bangsa dan rakyat kita,” lanjut Mega. Bahkan, menurutnya, di tengah tekanan ekonomi yang luar biasa, rakyat seakan menunggu kucuran money politics pada setiap momentum politik seperti pemilu dan pilkada.
“Rakyat seakan rela membarter suara dengan hanya sedikit uang. Kita tidak perlu menunggu lebih banyak bukti lagi untuk sampai pada kesimpulan bahwa korupsi adalah musuh hari ini dan masa depan kita sebagai bangsa,” kata Mega.
"Inilah momentum tepat bagi kita, bukan saja untuk bersama menyatakan enough is enough pada korupsi, tapi juga sekaligus bahu-membahu belajar dan mengembangkan sikap antikorupsi, baik di kalangan partai ataupun rakyat,” tambah Mega.
Terkait sikap antikorupsi itu, lanjut Mega, sistem keuangan PDIP pun harus dibenahi. “Dari aspek internal, kita harus merancang sistem keuangan partai yang mengedepankan akuntabilitas,” kata Mega.
Ia mengakui, partai membutuhkan banyak biaya untuk konsolidasi internal partai, pendidikan calon-calon pemimpin bangsa, pendidikan politik rakyat, dan untuk biaya pemilu. Namun, menurut Mega, semua keperluan tersebut harus dibiayai oleh dana yang bukan dari hasil korupsi.
“Semuanya itu tetap tidak boleh jadi alasan atau pembenaran untuk korupsi. Karena itulah tradisi gotong royong jajaran internal partai harus terus digalakkan. Iuran pangkal dan iuran wajib harus diberlakukan sesuai dengan AD/ART Partai. Partai juga tidak perlu malu mengundang masyarakat luas untuk ikut gotong royong guna membiayai partai,” kata Mega.
Selain itu, dalam hal aspek pengelolaan pemerintahan, PDIP akan memperjuangkan kebijakan agar biaya rekruitmen politik untuk jabatan strategis dapat semakin murah. “Kini berlaku hukum menjadi pemerintah daerah, menjadi anggota legislatif, atau sekedar masuk instansi pemerintahan, diperlukan biaya tinggi. Tidak heran jika biaya pemilukada melonjak drastis seiring dengan menguatnya liberalisasi dan pragmatisme politik,” papar Mega.
PDIP, tegas Mega, menolak sistem pemilu yang berbuntut pada mahalnya biaya pemilu. “PDI Perjuangan juga menolak penggunaan dana hasil korupsi APBN bagi pembiayaan politik,” ujar dia. (umi)
Usai Nasdem, Presiden PKS Ahmad Syaikhu Sambangi Cak Imin di Markas PKB
Elite Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tiba di kantor DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada Kamis 25 April 2024 malam
