- VIVAnews/ Muhamad Solihin
VIVAnews – Wacana pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia untuk menyelidiki kasus hilangnya sekelompok orang secara paksa pada tahun 1997-1998, terus bergulir. Di sisi lain, apabila Pengadilan HAM dibentuk saat ini menjelang Pemilu 2014, pelaksanaannya dikhawatirkan akan menyimpang dan disusupi kepentingan-kepentingan politik.
Anggota Komisi I Bidang Pertahanan dan Intelijen DPR, Puan Maharani, mempertanyakan urgensi pembentukan Pengadilan HAM. “Perlu dipertimbangkan masak-masak agar borok bangsa Indonesia jangan sampai diketahui dunia internasional,” kata Ketua Fraksi PDIP itu di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat 22 Februari 2013.
Pernyataan Puan senada dengan yang disampaikan Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq. Mahfudz mengkhawatirkan pembentukan Pengadilan HAM nantinya ditumpangi kepentingan politik untuk menjegal calon presiden tertentu. Pasalnya, menurut Mahfudz, instrumen hukum di Indonesia rawan digunakan untuk kepentingan politik.
“Kalau pengadilan dibentuk sekarang (mendekati Pemilu 2014), sangat mungkin memicu konflik baru,” ujar politisi PKS itu. Mahfudz lebih setuju apabila kasus HAM dibawa ke Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, termasuk kasus hilangnya 13 orang pada periode menjelang jatuhnya Presiden Soeharto, 1997-1998.
Sebelumnya, Panitia Khusus Penghilangan Orang secara Paksa (Pansus Orang Hilang) DPR pada tahun 2009 merekomendasikan kepada Presiden untuk membentuk Pengadilan HAM melalui Kejaksaan Agung.
Dahulu Pansus berencana memanggil Wiranto, Prabowo, Sutiyoso, dan SBY untuk dimintai keterangan. Namun sampai saat ini hal itu tidak terealisasi. DPR menunggu inisiatif pemerintah untuk melanjutkan penyelidikan kasus itu.
3 Faktor Cegah Operasi Intelijen Siber, Jangan Terbalik
Ketiga faktor ini harus dipikirkan berurutan dalam menangkal operasi intelijen siber. Jangan terbalik. Kalau tidak dilakukan berurutan, maka akan jadi masalah.
