VIVAnews – Fraksi Partai Keadilan dan Sejahtera (FPKS) menarik daftar inventaris masalah (DIM)-nya dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Rahasia Negara, di gedung DPR, Senin, 20 Oktober 2008. Atas penarikan tersebut wakil pemerintah Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono menilai hal tersebut sebagai persoalan Komisi Pertahanan dan Keamanan. “Terserah DPR saja,” katanya seusai pembahasan RUU Rahasia Negara.
Menurut anggota FPKS, Suryama M Sastra, penarikan DIM tersebut sebagai ekspresi sikap politik PKS karena naskah revisi atas RUU yang diajukan pemerintah tidak mencerminkan hasil raker sebelumnya. Dalam raker sebelumnya memutuskan RUU akan direvisi dan diselaraskan dengan UU Keterbukaakn Informasi Publik (KIP). “Sementara PKS melihat secara fundamental ternyata perubahan lebih pada redaksional daripada susbtansi, jadi penyerahan DIM kami tunda sampai Pemerintah memberikan penjelasan yang susbtansial,” katanya.
Dikhawatirkan, jika tidak ada perubahan, akan banyak pembahasan yang mengambang atau macet karena penjelasan dan tafsiran yang berbeda-beda. Misalnya pemerintah mengatur hal -hal yang patut dirahasiakan oleh negara sementara dalam UU KIP mengatur tentang apa-apa saja yang perlu diketahui pada dasarnya terbuka kecuali beberapa hal.
Menurut Menhan Juwono Sudarsono, dari segi prosedural tentu pemerintah lebih suka menerima penjelasan tertulis dari fraksi-fraksi dalam bentuk DIM. “Itu mempercepat proses pengesahan pasal demi pasal, kita menyayangkan kalau fraksi-fraksi ada yang menyampaikan acara tertulis tetapi ada yang lisan,” kata Menhan.
Tentang DIM PKS, kata Menhan, itu terserah Komisi Pertahanan dan Keamanan, terserah DPR. ”Kita semua harus mengkaji secara mendalam apa saja yang yang kita bahas, bagaimanapun pemerintah akan menunggu DIM dari tiap-tiap fraksi, tapi saya mohon setiap fraksi membaca dengan baik tiap pasal dalam UU KIP,” katanya.
Sukanto Tanoto Disiapkan Lahan Investasi di IKN, Initip Gurita Bisnisnya
Sukanto Tanoto adalah pemilik Royal Golden Eagle (RHE), sebuah grup yang bergerak di bidang pulp dan kertas, minyak sawit, dan energi.
