Sumber :
- ANTARA/Yudhi Mahatma
VIVAnews -
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mahfudz Siddiq menilai ada kepentingan politik di balik desakan sejumlah anggota koalisi untuk mengeluarkan PKS dari Sekretariat Gabungan. Desakan ini, menurut Mahfudz, terkait dengan kursi menteri di Kabinet Indonesia Bersatu jilid II.
Kepada wartawan di Gedung DPR, Senin 24 Juni 2013, Mahfudz menilai desakan anggota koalisi yang ingin mengeluarkan PKS dari Setgab sudah muncul jauh hari sebelum Sidang Paripurna DPR untuk mengesahkan UU APBN Perubahan 2013. Salah satu poin penting dalam UU ini adalah kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi dan penggelontoran bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM). PKS menolak dua kebijakan tersebut, meski ada dalam koalisi.
Sementara, kata Mahfud, sampai saat ini partainya masih menunggu keputusan SBY untuk menentukan nasib PKS. "Posisi PKS masih tetap menunggu. Tapi di bawah PKS tetap bekerja termasuk membantu masyarakat imbas BBM," ujar dia. (eh)
Halaman Selanjutnya
Sementara, kata Mahfud, sampai saat ini partainya masih menunggu keputusan SBY untuk menentukan nasib PKS. "Posisi PKS masih tetap menunggu. Tapi di bawah PKS tetap bekerja termasuk membantu masyarakat imbas BBM," ujar dia. (eh)