Sumber :
- http://opowi.net
VIVAnews
- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono belum mengambil sikap terhadap pelanggaran komitmen koalisi yang dilakukan Partai Keadilan Sejahtera. Meski dalam
code of conduct
, PKS telah dinyatakan keluar dari Setgab koalisi karena menentang kebijakan pemerintah dalam menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Juru bicara presiden, Julian Aldrin Pasha mengatakan, Presiden SBY menunggu waktu yang tepat untuk melakukan sebuah tindakan.
"Ada yang disebut
timing
," ujar Julian, Senin 24 Juni 2013.
Meski begitu, menurut Julian, aturan dalam
code of conduct
sudah jelas. Untuk itu, kata dia, tanpa tindakan sesungguhnya status PKS di koalisi sudah jelas.
"Yang dimaksud dicsana interpretasi bisa luas, tidak harus melakukan sesuatu dalam bentuk sesuatu. Jadi bisa saja tidak melakukan sesuatu tapi bisa ditafsirkan sebagai suatu bentuk sikap juga," ujarnya.
Di samping itu, kabar soal akan dilakukannya
reshuffle
kabinet semakin menguat di lingkungan Istana. Belakangan muncul kabar bahwa salah satu menteri asal PKS, yakni Menteri Pertanian Suswono, mundur dari jabatannya. Menjawab pertanyaan ini, Julian mengaku belum dapat mengkonfirmasinya.
"Karena itu menyangkut posisi menteri baik itu diangkat maupun diberhentikan merupakan hak prerogratif presiden, saya menunggu apa yang akan disampaikan oleh beliau," katanya.
Baca Juga :
Beli BBM di SPBU Pertamina Hari Ini Dapat Promo
Bank Indonesia Libatkan 5.027 Pelajar di Denpasar Pecahkan Rekor MURI Pagelaran Tari Legong
Bank Indonesia juga mencatat rekor MURI menyanyikan lagu Cinta Bangga Paham Rupiah.
VIVA.co.id
2 Mei 2024
Baca Juga :
