Kepala Daerah Dikhawatirkan Tersandera DPRD di Pilkada Tak Langsung

- Pengamat politik dan komunikasi, Firdaus Muhammad, menilai rencana penerapan pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) secara tidak langsung sebagai kemunduran proses demokrasi di Indonesia.

"Masyarakat sudah siap berdemokrasi, tapi pemerintah anggap demokrasi itu

(uji coba). Ini adalah langkah kemunduran dalam berdemokrasi. Makanya usulan ini harus ditolak," kata Firdaus dalam diskusi bertajuk "RUU Pilkada Ditunda?" di Jakarta, Jumat, 5 September 2014.

Dosen pada Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar itu membantah anggapan bahwa pemilukada tidak langsung bisa mencegah korupsi dan politik uang.

Dengan pemilukada melalui DPRD, kata dia, seorang calon kepala daerah bisa langsung melobi anggota Dewan. Pemilukada tidak langsung juga tidak mewakili suara masyarakat di konstituen.

"Mereka tersandera karena ada tekanan-tekanan ketika dipilih oleh DPRD. Gubernur bisa dijadikan ATM (sarana pemerasan) oleh Parlemen," jelasnya.

Terkait alasan agar biaya pemilukada lebih murah, Firdaus tidak bisa menjamin itu. Sebab, kewenangan menekan biaya pemilukada harus berasal dari regulasi.

Untuk mencegah RUU itu disahkan, Firdaus mengimbau Presiden terpilih Joko Widodo untuk berkomunikasi langsung dengan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto.

"Jokowi harus

"Usulan ini harus ditolak karena Indonesia menganut sistem presidensial, di mana proses pemilihan harus dilakukan secara langsung. Kalau pemilihan lewat DPRD itu mengikuti sistem parlementer," ucap dia.

Ramdansyah mengimbau pengesahan RUU Pilkada ditunda. Jika dipaksakan disahkan akan mubazir. "Karena undang-undang yang dibuat dalam beberapa tahun akan diuji ke Mahkamah Konstitusi hanya dalam waktu kurang dari satu bulan.”