Kepala Daerah Dikhawatirkan Tersandera DPRD di Pilkada Tak Langsung
Jumat, 5 September 2014 - 19:56 WIB
Sumber :
- Antara/ Feny Selly
VIVAnews
- Pengamat politik dan komunikasi, Firdaus Muhammad, menilai rencana penerapan pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) secara tidak langsung sebagai kemunduran proses demokrasi di Indonesia.
"Masyarakat sudah siap berdemokrasi, tapi pemerintah anggap demokrasi itu
trial and error
(uji coba). Ini adalah langkah kemunduran dalam berdemokrasi. Makanya usulan ini harus ditolak," kata Firdaus dalam diskusi bertajuk "RUU Pilkada Ditunda?" di Jakarta, Jumat, 5 September 2014.
Dosen pada Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar itu membantah anggapan bahwa pemilukada tidak langsung bisa mencegah korupsi dan politik uang.
Dengan pemilukada melalui DPRD, kata dia, seorang calon kepala daerah bisa langsung melobi anggota Dewan. Pemilukada tidak langsung juga tidak mewakili suara masyarakat di konstituen.
"Mereka tersandera karena ada tekanan-tekanan ketika dipilih oleh DPRD. Gubernur bisa dijadikan ATM (sarana pemerasan) oleh Parlemen," jelasnya.
Terkait alasan agar biaya pemilukada lebih murah, Firdaus tidak bisa menjamin itu. Sebab, kewenangan menekan biaya pemilukada harus berasal dari regulasi.
Komunikasi
Untuk mencegah RUU itu disahkan, Firdaus mengimbau Presiden terpilih Joko Widodo untuk berkomunikasi langsung dengan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto.
"Jokowi harus
gentleman
bertemu Prabowo," ujar dia.
Mantan Ketua Panitia Pengawas Pemilu DKI Jakarta, Ramdansyah, mengatakan bahwa penyelenggaraan pemilukada tidak langsung tidak sesuai dengan sistem pemerintahan di Indonesia
Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Pastikan Tak Ada Lagi Haji Ilegal Tahun Ini
Menteri Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi Tawfiq bin Fawzan Al-Rabiah menegaskan pihaknya memperketat aturan haji tahun ini.
VIVA.co.id
30 April 2024
Baca Juga :
