Sumber :
- ANTARA FOTO/Vitalis Yogi Trisna
VIVAnews -
Presiden terpilih Joko Widodo, menyatakan akan tetap mempertahankan jumlah 34 kementerian di kabinet pemerintahannya nanti. Jokowi, sapaan Jokowi Widodo, tidak akan menghapus kementerian.
"Kalaupun ada yang perlu dihapus, ini bentuknya nanti berupa penggabungan," ujar Jokowi di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa, 16 September 2014.
Menurut Jokowi, guna menjalankan suatu pemerintahan yang efisien baik dari segi tata kelola maupun anggaran, pengurangan jumlah kementerian bukanlah sesuatu yang tepat.
Dia mencontohkan langkah pengurangan dua kementerian di masa Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid pada tahun 1999 yang lalu.
"Seperti dulu malah tidak berhasil. Karena stafnya masih tetap. Yang hilang cuma menterinya satu. Kementerian memang hilang dua, tapi jumlah pegawai di bawahnya tetap. Staf-stafnya juga ditarik ke kementerian yang lain. Jadi apa efisiensinya?" ucap Jokowi.
Maka dari itu, guna melakukan efisiensi di pemerintahannya, Jokowi lebih memilih untuk mengurangi biaya operasional pejabat dan staf-staf di kementeriannya.
Ia ingin membuat sebuah kabinet yang kuat tanpa banyak kegiatan penghamburan di segala bidang.
"Yang namanya efisiensi itu adalah pengurangan biaya aparatur baik di tingkat atas maupun bawah. Kalau untuk efisiensi, itu yang lebih baik. Bagi saya yang paling penting itu adalah bagaimana kabinet ini kuat dan semuanya harus bekerja," ujar Jokowi.
Baca Juga :
Pembubaran Ibadah Rosario Mahasiswa Katolik di Tangsel Dinilai Tak Mencerminkan Ajaran Islam
Eks Anak Buah SYL Sebut BPK Minta Uang Rp12 Miliar untuk WTP, KPK Ultimatum Begini
KPK memberikan ultimatum atas keterangan seorang pejabat Kementerian Pertanian bahwa ada oknum di BPK meminta Rp 12 miliar agar bisa menerbitkan predikat WTP.
VIVA.co.id
8 Mei 2024
Baca Juga :
