- Twitter @yusrilihza
VIVAnews - Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra, mengusulkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar tidak menandatangani dan tidak mengundangkan Rancangan Undang-Undang tentang Pemilu Kepala Daerah.
Usulan itu disampaikan Yusril saat bertemu SBY dalam lawatannya ke Kyoto, Jepang, 28 September 2014. Yusril kebetulan tengah berada di Tokyo.
Dalam pertemuan itu, SBY meminta penjelasan Pasal 20 ayat 5 UUD 1945, tentang dalam hal RUU yang telah disetujui bersama, tapi tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu 30 hari, maka RUU tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.
"Saran saya, SBY tidak usah tandatangani dan undangkan RUU tersebut sampai jabatannya habis," kata Yusril dalam akun Twitternya, Selasa, 30 September 2014.
Menurut Yusril, bila merujuk tenggat waktu 30 hari yang ditentukan Undang-Undang, maka masa itu berakhir pada 23 Oktober 2013. Di mana saat itu jabatan SBY sudah berakhir.
"Sementara Presiden baru (Joko Widodo) yang menjabat mulai 20 Oktober juga tidak perlu tandatangani dan undangkan RUU tersebut," ujar Yusril.
Sebab, kata Yusril, Presiden baru, Jokowi tidak ikut membahas RUU tersebut. Dengan demikian, presiden baru dapat mengembalikan RUU tersebut ke DPR untuk dibahas lagi. Dengan demikian, maka UU Pemerintahan Daerah yang ada sekarang masih tetap sah berlaku.
"Dengan tetap berlakunya UU Pemerintahan Daerah yang ada sekarang, maka pemilihan kepala daerah tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat," terang mantan Menteri Kehakiman ini.
Setelah pertemuan itu, Yusril mengaku langsung menghubungi Presiden terpilih Joko Widodo, menyampaikan saran yang dia sampaikan ke SBY terkait RUU Pilkada.
"Pada intinya presiden terpilih Joko Widodo dapat memahami jalan keluar yang saya sarankan, yang saya anggap terbaik bagi semua pihak," ucapnya. (one)
Baca juga:
Pengalaman Langka Maman Abdurrahman Main Bareng Sang Putra di Persija Jakarta
Bek veteran Persija Jakarta Maman Abdurahman bersyukur mendapat kesempatan bermain bersama putranya, Rafa Abdurrahman
