Sumber :
- ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf
VIVAnews
- Presiden Joko Widodo berharap agar konflik yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat segera bisa diselesaikan oleh anggotanya sendiri.
Menurut Deputi Tim Transisi Andi Widjojanto, Jokowi meminta masalah itu diselesaikan dengan mencari solusi politik. "Agar pilar-pilar kenegaraan bisa langsung berfungsi secara utuh, sehingga bisa menjalankan peran masing-masing," kata Andi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis 30 Oktober 2014.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Menurut Deputi Tim Transisi Andi Widjojanto, Jokowi meminta masalah itu diselesaikan dengan mencari solusi politik. "Agar pilar-pilar kenegaraan bisa langsung berfungsi secara utuh, sehingga bisa menjalankan peran masing-masing," kata Andi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis 30 Oktober 2014.
Andi mengatakan, saat ini belum ada partai di DPR yang mengusulkan secara konkret untuk membuat Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang
MPR, DPR, DPD, dan DPRD
(MD3).
"Jadi biasanya bila ada usulan seperti itu akan muncul kajian dari beberapa lembaga seperti Menkopolhukam. Sampai sekarang belum ada," kata dia.
Kisruh politik di lingkungan legislatif DPR kian memanas paska ditetapkannya alat kelengkapan dewan. Bahkan sejumlah anggota DPR dari Koalisi Indonesia Hebat menyatakan mosi tidak percaya atas kepemimpinan DPR saat ini yang mayoritas dikuasai Koalisi Merah Putih. Mereka pun dikabarkan akan membentuk DPR tandingan dengan ketua Pramono Anung sebagai bentuk perlawanan yang dinilai merugikan koalisi KIH. (ita)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Andi mengatakan, saat ini belum ada partai di DPR yang mengusulkan secara konkret untuk membuat Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang
