KMP akan Temui SBY Bahas Perppu Pilkada

- Koalisi Merah Putih berencana mendatangi mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk membicarakan soal peraturan pemerintah penganti Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Perppu Pilkada). Menurut Sekretaris KPM, Fahri Hamzah, itu dilakukan agar mereka bisa mendapat masukan langsung dari si pembuat perppu.

"Kami akan berkomunikasi dengan pak SBY dan tim pak SBY yang lama tentunya yang menulis perppu itu, sehingga kami bisa menerima masukan yang di luar tertulis," kata Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Jumat 5 Desember 2014.

Fahri mengaku paham atas kekecewaan SBY ketika Partai Golkar menolak perppu itu. Namun, kata Fahri, saat mereka setuju SBY mengeluarkan perppu, mereka belum mengetahui apa isi perppu itu.

"Waktu itu nggak ada anggota KMP menolak. Tapi jangan lupa waktu itu naskah perppu belum ada. Baru dikirim menjelang Pak SBY turun," kata dia.

Sementara saat ini, lanjut Fahri, Partai Golkar sudah mengkaji perppu itu dan menyatakan penolakannya. Menurut Fahri, Perppu itu harus dibahas secara intensif sebab banyak pasal yang kompleks.

Sehingga, setelah Partai Golkar selesai membahas, maka partai lain juga harus ikut membahas dan kemudian disinkronkan dan menjadi sikap KMP, termasuk Partai Demokrat di dalamnya.

Namun, kata Fahri, pemilihan kepala daerah memang harus dilakukan melalui DPRD. Sebab jika pemilihan kepala daerah dlakukan secara langsung akan banyak implikasinya.