Sumber :
- satu jam lebih dekat-tvOne
VIVA.co.id
- Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, mengatakan bahwa pertemuan para petinggi Koalisi Merah Putih di Jakarta pada Kamis malam, 29 Januari 2015, membahas hasil pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Hal itu terkait sejumlah isu bersama, seperti ketegangan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).
Kini, menurutnya, Presiden dalam posisi dilematis. Banyak dorongan dari partai pendukung yang bertentangan dengan keinginan masyarakat. Kedua pihak sama-sama mengharapkan Presiden melakukan intervensi dalam kasus KPK dengan Polri.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
KPK Periksa Keponakan Surya Paloh
Kini, menurutnya, Presiden dalam posisi dilematis. Banyak dorongan dari partai pendukung yang bertentangan dengan keinginan masyarakat. Kedua pihak sama-sama mengharapkan Presiden melakukan intervensi dalam kasus KPK dengan Polri.
"Partai politik mengharapkan intervensi Presiden. Presiden harus mempertimbangkan suara partai politik dan suara rakyat," katanya.
Fadli menjelaskan, intervensi partai politik pendukung sangat kuat terhadap kebijakan Jokowi. Tekanan dari petinggi parpol pendukung justru menyulitkan Presiden menentukan sebuah kebijakan. "Masalahnya Pak Jokowi bukan ketua umum parpol. Saya kira itu salah satu kendala. Di demokrasi kita, yang memegang kekuasaan adalah parpol," katanya.
Wakil ketua DPR RI itu mengingatkan Jokowi sebagai Presiden adalah pegang kekuasaan. Sebagai pemimpin pemerintahan, Jokowi mempunyai kekuatan untuk melepaskan diri dari tekanan partai politik untuk membuat kebijakan.
"Presiden punya kekuasaan besar, besok mau reshuffle (pergantian) kabinet, bisa. Keluarkan Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Udang), bisa," kata Fadli. (ren)
Baca berita lain:
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Partai politik mengharapkan intervensi Presiden. Presiden harus mempertimbangkan suara partai politik dan suara rakyat," katanya.
