Sumber :
VIVA.co.id
- Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah, mendukung langkah Koalisi Merah Putih (KMP) yang meminta Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) menyelidiki atau menginvestigasi peristiwa perusakan dan upaya perebutan paksa kantor Fraksi Partai Golkar DPR RI oleh kubu Agung Laksono.
Menurut Fahri, memang MKD-lah yang berwenang memproses insiden itu, termasuk mengelola perbedaan pandangan atau sengketa. “Kita harus junjung tinggi MKD. Ke sanalah semua dikembalikan nanti," katanya kepada wartawan di kompleks kantor Parlemen di Jakarta, Rabu, 1 April 2015.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Menurut Fahri, memang MKD-lah yang berwenang memproses insiden itu, termasuk mengelola perbedaan pandangan atau sengketa. “Kita harus junjung tinggi MKD. Ke sanalah semua dikembalikan nanti," katanya kepada wartawan di kompleks kantor Parlemen di Jakarta, Rabu, 1 April 2015.
Baca Juga :
Komisi V Apresiasi Gubernur Sulbar
Fahri menyesalkan pihak luar yang ikut dalam perusakan dan perebutan ruang Fraksi Partai Golkar pada Senin lalu. Sebagai sebuah lembaga, menurutnya, tidak boleh ada campur tangan dari pihak mana pun dalam penyelsaian masalah internal di DPR.
Legislator PKS itu menceritakan bahwa dia pernah menegur aparat Kepolisaian yang mencoba masuk secara semena-mena ke dalam DPR. "Saya pernah kecam Kapolri karena tiba tiba geledah ruang anggota pakai senjata lengkap," katanya.
KMP menyatakan secara terbuka menyesalkan upaya perusakan yang dilakukan kubu Agung Laksono. KMP meminta MKD segera menindaklanjuti insiden itu dan mengungkap pelibatan pihak luar.
"Kami mendorong agar Mahkamah Kehormatan Dewan segera mengklarifikasi dan menindaklanjuti serta memberikan sanksi tegas atas tindakan kekerasan dan pemaksaan kehendak yang dilakukan oleh beberapa oknum anggota DPR sesuai tata tertib dan kode etik DPR," kata Sekretaris Fraksi PAN, Yandri Susanto.
![vivamore="
Baca Juga
:"]
[/vivamore]
Halaman Selanjutnya
Fahri menyesalkan pihak luar yang ikut dalam perusakan dan perebutan ruang Fraksi Partai Golkar pada Senin lalu. Sebagai sebuah lembaga, menurutnya, tidak boleh ada campur tangan dari pihak mana pun dalam penyelsaian masalah internal di DPR.
