- ANTARA FOTO/Zabur Karuru
VIVA.co.id - Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan sejumlah rekomendasi dan saran dari partainya untuk pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Ada sepuluh rekomendasi yang dibacakan langsung oleh SBY dalam pidato politiknya saat menutup Kongres IV Partai Demokrat di Surabaya, Jawa Timur, Rabu malam, 13 Mei 2015. Sepuluh rekomendasi itu, sebagai berikut.
Pertama, Partai Demokrat menyerukan kepada pemerintah terus menjaga dan menghidupkan kembali iklim pemberantasan korupsi. Sebab rakyat sangat menginginkan Indonesia menjadi negara yang bersih dari korupsi. "Utamakan upaya pencegahan. Tetap agresif dan tidak pandang bulu. Cermat menetapkan tersangka. Putusan pengadilan diharapkan objektif dan adil," ujarnya.
Kedua, selamatkan KPK dan Polri agar mereka bisa menjalankan tugasnya dengan efektif, tidak terganggu benturan kepentingan orang per orang. Ketiga, TNI dan Polri harus bebas dari kepentingan politik. Kedua lembaga itu harus tetap independen.
Keempat, negara tetap harus berpihak kepada rakyat yang kurang mampu. Karena itu, pemerintah harus menghidupkan program pro rakyat agar tercipta kesejahteraan. "Jangan sampai ekonomi kita menjadi lebih kapitalistik dan sistem pasar yang liberalistik," ujarnya menambahkan.
Kelima, Partai Demokrat berpendapat bahwa pembangunan infrastruktur memang penting untuk memaju pertumbuhan ekonomi. Tetapi, jangan sampai pembangunan infrastruktur menguras Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah, kata SBY, harus pandai-pandai memadukan dana APBN dan dana dari pihak swasta.
Keenam, Partai Demokrat meminta pemerintah menjaga dan menghidupkan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi (MP3EI), atau semacamnya dengan nama apa pun. MP3EI itu, kata SBY, adalah panduan pembangunan meliputi berbagai bidang ekonomi yang disusun Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan swasta. Partai Demokrat merekomendasikan masterplan itu tetap dijalankan meski tetap harus ada ada perubahan dan perbaikan atau penyesuaian.
Ketujuh, Partai Demokrat memandang ada masalah dalam perekonomian Indonesia sekarang, terutama di sektor fiskal dan moneter. Pemerintah harus menetapkan kebijakan yang tepat sehingga ekonomi tetap tumbuh dan dapat mengurangi pengangguran.
Kedelapan, Partai Demokrat berpendapat dan setuju bahwa kedaulatan negara dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah harga mati. Namun, jangan sampai upaya menjaga atau mempertahankannya mengganggu hubungan internasional, terutama hubungan Indonesia dengan negara tetangga atau negara sahabat. Kerja sama internasional dapat dicapai secara bersama.
Kesembilan, Partai Demokrat berharap terjalin hubungan yang sehat dan harmonis antara negara dengan partai politik maupun sesama partai politik berdasarkan prinsip saling menghormati kedaulatan masing-masing.
Kesepuluh, ciri pemerintahan yang baik adalah tranparan dan akuntabel. Karena itu, Partai Demokrat menyerukan agar semua kebijakan Pemerintah dapat dikomunikasikan kepada masyarakat luas. "Itu penting agar rakyat mengerti dan tidak salah persepsi. Rakyat juga ikut mengontrol kebijakan pemerintah," ujarnya.
"Jika pemerintah berkenan dan menerima rekomendasi Partai Demokrat, diyakini akan banyak lagi yang dapat dicapai pemerintah," ujar SBY meyakinkan.
(mus)
