Sumber :
- VIVA.co.id/Ikhwan Yanuar
VIVA.co.id
- Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Jakarta, Agung Laksono, setuju untuk islah dengan kubu Aburizal Bakrie setelah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) membatalkan SK Menkumham yang mengesahkan kepengurusan munas Ancol itu.
Namun Agung Laksono hanya ingin islah demi kepentingan pilkada serentak 2015. Islah itu bersifat terbatas atau hanya untuk membahas pencalonan kepala daerah dan bukan untuk membahas kepengurusan Partai Golkar.
"Misalnya saja rekrutmen, pendaftaran bakal calon yang diusung dua kepengurusan," kata Agung saat menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) se- Jakarta, di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Minggu, 24 Mei 2015.
Dengan upaya islah ini, diharapkan masalah pilkada serentak akan selesai sebelum KPU membuka pendaftaran bakal calon kepala daerah pada 26 Juli 2015.
Rencananya, islah terbatas ini akan dibahas kedua kubu dengan membentuk tim kerja. Menurut Agung, tim kerja akan dibentuk dalam waktu dekat ini. Meski sepakat untuk islah, Agung menyatakan akan tetap mengakukan banding terhadap hasil putusan PTUN.
Sementara itu, Sekjen DPP Partai Golkar, Idrus Marham, justru menyangkan sikap kubu Agung Laksono yang tidak elegan dan mencedari upaya islah yang telah dibangun saat ini dengan menggelar Musyawarah Daerah (Musda) se-Jakarta.
"Terus terang kami menyangkan, kita merintis islah, tapi kubu Agung tetap melakukan langkah-langkah yang tidak elegan bahkan tidak sesuai dengan aturan yang ada. Kalau SK sudah ditunda dan dibatalkan, lalu dalam rangka apa menggelar Musda dan apa legal stendingnya," kata Idrus kepada
VIVA.co.id.
Baca Juga :
Jokowi Segera Bertemu Elite Partai Golkar
"Saya kira putusan PTUN merupakan momentum menilai bahwa elit Partai Golkar memiliki niat membesarkan partai ini dan jangan justru mempertontonkan syhwat kekuasan," kata dia. (ren)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
