Sumber :
- ANTARA/Wahyu Putro
VIVA.co.id
- Semua kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) diimbau segera menentukan sikap memilih kubu Djan Faridz, atau Romahurmuziy, alias Romi.
Imbauan hasil Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) kubu Djan Faridz itu diumumkan menjelang putusan banding atas sengketa PPP dengan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Hamonangan Laoly, di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta, yang dipekirakan sebelum 15 Juni 2015.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Imbauan hasil Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) kubu Djan Faridz itu diumumkan menjelang putusan banding atas sengketa PPP dengan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Hamonangan Laoly, di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta, yang dipekirakan sebelum 15 Juni 2015.
Baca Juga :
PPP Dukung Kenaikan Ambang Batas Parlemen
Kubu Djan mengimbau kader yang sudah menentukan sikap dan berkomitmen bergabung di kubu kepengurusan hasil Muktamar di Jakarta, wajib membuat surat pernyataan yang diserahkan kepada pimpinan wilayah (setingkat provinsi) masing-masing. Surat itu, kemudian akan diteruskan dan disahkan di pimpinan pusat di Jakarta.
"Jika setelah ada putusan banding baru menyatakan sikap, kami tidak akan menerima kader yang tidak mau bergabung. Ini adalah instruksi dari Ketua Umum Djan Farid,” kata Sekretaris PPP Kalimantan Barat versi Muktamar Jakarta, Suib, melalui siaran pers yang diterima
VIVA.co.id
pada Minggu 7 Juni 2015.
Suib menjelaskan, Ketua Umum Djan Farid tetap menolak islah dengan Romahurmuziy. Mahkamah Syariah PPP telah menyatakan Muktamar di Surabaya cacat hukum, karena melanggar AD/ART.
“Karena itu, PPP hasil Muktamar Jakarta, dengan tegas menyatakan tidak akan islah dengan kubu Romi,” kata Suib.
Islah kubu Djan Farid hanya berlaku dengan Menkumham Yasonna Laoly, yang melakukan banding atas dibatalkannya Surat Keputusan pengesahan kepengurusan kubu Romi. (asp)
Halaman Selanjutnya
Kubu Djan mengimbau kader yang sudah menentukan sikap dan berkomitmen bergabung di kubu kepengurusan hasil Muktamar di Jakarta, wajib membuat surat pernyataan yang diserahkan kepada pimpinan wilayah (setingkat provinsi) masing-masing. Surat itu, kemudian akan diteruskan dan disahkan di pimpinan pusat di Jakarta.
