Sumber :
- ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf
VIVA.co.id
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai bahwa usulan kenaikan dana untuk partai politik hingga 10-20 persen, seperti yang diajukan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo perlu dikaji kembali.
"Tidak bisa sesederhana begitu, harusnya uang rakyat itu digunakan seefektif mungkin, untuk mencapai hasil yang optimal," kata Pimpiman KPK Zulkarnain di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat 26 Juni 2015.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
"Tidak bisa sesederhana begitu, harusnya uang rakyat itu digunakan seefektif mungkin, untuk mencapai hasil yang optimal," kata Pimpiman KPK Zulkarnain di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat 26 Juni 2015.
Jadi, kata dia, anggaran-anggaran negara itu harus dikelola secara transparan dan akuntabel serta siap diaudit baik BPK atau aparat internalnya.
"Untuk diaudit, perencanaannya itu kan harus jelas, kegiatan apa, program apa, terukur, bermanfaat, itu hal yang utama," kata dia.
Menurut Zulkarnain, berdasarkan kajian KPK, partai politik perlu ada perbaikan integritas baik orangnya mau pun lembaganya. Hal inilah yang perlu dibangun bersama. Sehingga titik rawan penyimpangan korupsi harus sedini mungkin bisa dipetakan dan dicegah.
Sehingga kenaikan dana parpol itu memang harus jelas keperluannya untuk apa dan bagaimana mengelolanya.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Jadi, kata dia, anggaran-anggaran negara itu harus dikelola secara transparan dan akuntabel serta siap diaudit baik BPK atau aparat internalnya.
