- VIVA.co.id/Moh. Nadlir
VIVA.co.id - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menganggap Presiden Joko Widodo belum serius mengembangkan wilayah perbatasan Indonesia dengan negara tetangga. Sementara negara tetangga ditengarai gencar mengembangkan wilayah perbatasan.
"Saya dapat kabar ada kegiatan aktif negara tetangga di perbatasan. Mereka klaim pulau-pulau di perbatasan. Mau bagaimana pemerintah menjaga perbatasan, ini bahaya," katanya di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu, 19 Agustus 2015.
Padahal, menurut Fahri, pemerintah bisa melakukan peningkatan penjagaan perbatasan. Sebab, DPR sudah mengesahkan dana desa. Namun, Fahri masih menganggap Jokowi belum maksimal meningkatkan pengelolaan di kawasan perbatasan.
"Untuk pengamanan perbatasan. DPR sudah mengesahkan Undang-undang desa. Itu sudah berlaku. Dana desa itu untuk pengembangan wilayah perbatasan. Itu bagian dari pengamanan perbatasan. Itu harus. Sekarang belum efektif," katanya.
Baca juga:
Realisasi dana desa bahkan belum merata dan spesifik. Fahri mengingatkan agar pemerintah menyesuaikan besaran dana desa dengan kebutuhan masing-masing wilayah, termasuk kawasan perbatasan. Penyesuaian tersebut perlu dilakukan agar wilayah tersebut bisa berkembang lebih cepat.
Meski demikian, politisi PKS itu mengaku belum melihat program riil pemerintah terkait penjagaan wilayah perbatasan. Program pemerintah bahkan masih dianggap general.
"Harusnya program pengembangan dan penjagaan perbatasan lebih spesifik."
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan bahwa pemerintah telah menggelontorkan dana sekitar Rp13,9 triliun untuk wilayah perbatasan. tahun ini, dana yang dikelola Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) itu berkurang dibanding tahun sebelumnya yang mencapai Rp16 triliun.
Alokasi dana tersebut bakal difokuskan pada program percepatan pembangunan di wilayah perbatasan yang merupakan program prioritas pemerintah untuk tiga tahun ke depan. Pembangunan yang dianggarkan hingga triliunan rupiah itu ditargetkan berupa perbaikan akses jalur darat seperti pengaspalan, pembangunan jaringan akses telekomunikasi, dan infrastruktur lain.
KPK Akan Buat Aplikasi untuk Awasi Dana Desa
Dana desa yang mencapai triliunan itu rawan diselewengkan.
