- VIVA.co.id/Anhar Rizki Affandi
VIVA.co.id - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) membenarkan adanya dugaan tersendatnya penyaluran dana desa dari Pemerintah daerah ke desa-desa, karena upaya politisasi kepala daerah dalam Pilkada.
Anggota Bawaslu, Nasrullah, mencium gelagat petahana yang berupaya memperlambat proses penyaluran dana desa tersebut.
"Kalau dicium aromanya, kami lihat dana desa ini dimanfaatkan untuk mendompleng namanya," ujar Nasrullah di Cafe Deli Sarinah, Jakarta Pusat, Kamis 10 September 2015.
Ia mengatakan, modus yang digunakan para petahana sebelumnya telah menjadi kekhawatiran penyelenggara Pilkada, dengan memanfaatkan program pemerintah, termasuk dana desa.
Kata Nasrullah, pencairan dana desa sengaja dilambatkan, untuk kemudian dijadikan alat petahana dalam meraih simpati masyarakat.
"Dia dompleng di situ, dia ingin memanfaatkan, kalau ini dibagi-bagi, seolah-olah dari dia," jelas Nasrullah.
Nasrullah melanjutkan, lambatnya penyaluran dana desa yang bersamaan dengan tahapan kampanye Pilkada, patut dicurigai dapat memberikan kesempatan petahana bermain politik anggaran.
Dengan alasan itu, Bawaslu akan mengawasi dengan jeli upaya-upaya politik anggaran yang dilakukan petahana. Meskipun diakuinya, Bawaslu memiliki keterbatasan untuk menindaklanjutinya. Karena itu, ia meminta kementerian terkait untuk berkoordinasi, jika memang ditemukan ada indikasi politisasi anggaran.
Hasto Bantah Sering Komunikasi dengan Risma
PDIP sampai saat ini belum memutuskan calon gubernur DKI.
