- ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
VIVA.co.id - Pemiskinan, atau penyitaan aset pelaku tindak pidana korupsi (koruptor) menjadi kebijakan paling populer bagi publik dalam setahun masa kepemimpinan Presiden Jokowi-JK.
Sebagian besar masyarakat Indonesia, mendukung penuh pemerintah untuk memberantas korupsi dan memiskinkan para tikus-tikus koruptor di Indonesia.
"Sebanyak 92,4 persen publik sangat setuju dengan kebijakan pemerintah untuk memiskinkan para koruptor," ujar Peneliti Centre For Strategic And International Studies (CSIS) Arya Fernandes dalam diskusi bertajuk 'Setahun Pasca Pilpres 2014: Antara Kepercayaan Publik vis-a-vis Aktor-aktor Politik' di Century Park Hotel, Minggu 25 Oktober 2015.
Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menjadi salah satu institusi yang dipercaya publik. Dalam survei CSIS terhadap lembaga-lembaga negara, KPK menduduki peringkat kedua, setelah TNI dalam hal kepercayaan publik terhadap institusi. "Sebanyak 80,8 persen publik masih percaya terhadap KPK," kata Arya.
Arya juga menjelaskan bahwa berdasarkan survei CSIS, sebanyak 62,6 persen, publik masih optimistis jika pemerintah mampu memperkuat KPK dan membuat lembaga antirasuah itu bertaji kembali dalam melakukan pemberantasan korupsi.
"Selain itu, Publik juga meyakini komitmen pemerintah untuk mendorong hubungan yang baik antara KPK dengan Kepolisian, di mana sebanyak 61,3 persen responden menyatakan optimisnya," kata Arya.
Publik juga memandang, pemerintahan Presiden Joko Widodo sangat concern dalam memberantas mafia peradilan. "Sebanyak 52 persen publik optimis dengan hal itu," ujar Arya. (asp)
Integritas Firli Bahuri dan Komitmen Penegakan Hukum Irjen Karyoto
Setelah mempertimbangkan semua bukti-bukti pelanggaran etik yang dilakukan Firli saya menyimpulkan Firli memang bukan pribadi yang berintegritas.
