PKS Tolak Penyunatan Subsidi Energi di APBN 2016

- Jelang ketok palu pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, ternyata masih ada sejumlah ganjalan. Sidang paripurna digelar hari ini, Jumat 30 Oktober 2015 di gedung Nusantara DPR, Jakarta.

Fraksi PKS DPR RI mengritik rencana pengesahan RAPBN 2016 yang, secara umum, hasil pembahasannya dipandang tidak kredibel dan masih banyak kelemahan. Menurut Anggota Komisi VIII DPR RI Fikri Faqih, penurunan pertumbuhan disertai dengan merosotnya kualitas pertumbuhan ekonomi selama ini telah menghambat perluasan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Dia menyoroti masih adanya alokasi Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk Badan Usaha Milik Negara sebesar Rp48,38 triliun. Menurutnya, seharusnya dialokasikan untuk program pro rakyat. 

 

"Anggaran yang sangat besar tersebut seharusnya dialokasikan untuk program-program pro rakyat, sehingga mampu meningkatkan daya beli di tengah tekanan ekonomi yang berat," kata Fikri.

Menurutnya, PMN yang diberikan kepada BUMN selama tahun 2015 telah meningkat sangat besar mencapai Rp 46,27 triliun. Sayangnya, hal tersebut tidak diikuti dengan peningkatan kinerja dan dividen BUMN.

"Roadmap pengembangan BUMN juga belum didesain secara komprehensif dan kokoh," kata Fikri.

Politisi PKS ini juga mengkhawatirkan penurunan subsidi energi listrik kepada PLN sebesar Rp 12 triliun yang dapat menjadi alasan bagi pemerintah untuk menaikkan Tarif Tenaga Listrik (TTL). Demikian juga alokasi untuk subsidi BBM, LPG Tabung 3 kg, dan LGV yang turun sekitar Rp 7 triliun.