Sumber :
- VIVA.co.id/Ikhwan Yanuar
VIVA.co.id -
Publik masih menyoroti kasus dugaan pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla oleh Ketua DPR Setya Novanto. Selain itu, dalam percakapan itu juga disebut nama-nama besar yang lain.
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengaku heran jika publik heboh ketika nama seorang publik figur disebut-sebut dalam suatu obrolan. Menurutnya, yang seharusnya menjadi persoalan adalah ketika dalam obrolan itu ada penyadapan.
Baca Juga :
PKS Tak Peduli Meski Fahri Pendiri Partai
"Hanya dua yang boleh sadap, satu BIN, dan petugas BIN hanya menyadap untuk kepentingan presiden. Kemudian pihak kedua hanyalah penegak hukum, untuk kepentingan penegakan hukum," tutur Fahri.
Jika penyadapan dilakukan oleh pihak selain yang disebutnya di atas, maka hal itu merupakan tindak pidana. Belum lagi pembocorannya yang juga merupakan tindak pidana.
"Ini dipakai kop Garuda, kemudian dibocorkan. Penyadapannya adalah tindak pidana, dibocorkan adalah tindakan pidana. Kemudian ini dipakai untuk intervensi lembaga legislatif," kata Fahri.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Jika penyadapan dilakukan oleh pihak selain yang disebutnya di atas, maka hal itu merupakan tindak pidana. Belum lagi pembocorannya yang juga merupakan tindak pidana.
