- VIVA.co.id/ Lilis Khalisotussurur
VIVA.co.id - Kejaksaan Agung (Kejagung) memperoleh urutan paling buncit dalam Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kementerian Lembaga yang dirilis Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemenpan) dan Reformasi Birokrasi (RB) pada akhir tahun. Intransparansi diduga menjadi salah satu penyebab ranking bawah tersebut.
"Termasuk transparansi dalam pengisian jabatan-jabatan dari eselon 1 dan 2 sesuai dengan aturan dan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara," kata Anggota Komisi III DPR, Arsul Sani di Jakarta, Selasa, 5 Januari 2016.
Arsul mengatakan, lemahnya informasi Kejaksaan Agung juga terlihat dari SIMKARI (Sistem Manajemen Informasi Kejaksaan Agung RI) yang tidak dibangun dengan baik. Politikus Partai Persatuan Pembangunan itu membandingkan dengan sistem informasi di MA. "Bandingkan dengan Mahkamah Agung (MA) misalnya yang sistem informasinya cukup baik dalam memberikan informasi perkara kepada publik," ujarnya menambahkan.
Dalam evaluasi mengenai kinerja dan akuntabilitas keuangan yang dilakukan Kemenpan RB, Kejaksaan Agung menempati nomor paling buncit atau urutan 86 dengan nilai 50.02.
Arsul mengatakan, bukan sekali ini Kejaksaan Agung mendapatkan prestasi buruk. Oleh karena itu lembaga yang kini dipimpin HM Prasetyo itu diminta segera memperbaiki manajemen di instansinya.
"Dengan tidak beranjaknya skor LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) dari Kejagung setidaknya tiga tahun berturut-turut maka jaksa agung dan jajaran pimpinan Kejagung perlu mendeklarasikan tekad untuk melakukan overhaul akuntabilitas dan transparansi kinerja Kejagung di 2016 dan tahun selanjutnya."
(mus)
Kejagung Setop Penanganan Kasus Pajak
Dukung tax amnesty.
