Sumber :
- VIVA.co.id/Anhar Rizki Affandi
VIVA.co.id - Setelah SK Partai Persatuan Pembangunan hasil Muktamar Surabaya dicabut Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, maka secar otomatif Romahurmuziy atau Romi tidak lagi menjadi ketua umum partai berlambang kabah itu.
Setelah putusan Menkum HAM, Rommy kemudian mengklaim sebagai Sekretari Jenderal PPP. Dengan alasan, Rommy sebagai bagain dari hasil Muktamar Bandung. Tapi kaim Rommy ditolak politisi PPP lainnya.
Baca Juga :
PPP Dukung Kenaikan Ambang Batas Parlemen
"Romi bukan Sekjen PPP hasil Muktamar Bandung karena sudah dipecat oleh Suryadharma Ali (SDA). termasuk Lukman Hakim Saefuddin," kata Sekretaris Jenderal PPP pimpinan Suryadharma Ali, Syaifullah Tamliha
di kompleks parlemen, Jakarta, Senin, 11 Januari 2016.
Baca Juga :
PPP: Menteri Baru Jokowi Pemain Veteran
Anggota Komisi III DPR RI ini menjelaskan, Suryadharma Ali memecat Romi dan beberapa Wakil Ketua Umum PPP seperti Emron Pangkapi, Lukman Hakim Saefuddin, dan Suharso Monoarfa.
"Dengan Romi menerima pencabutan SK Muktamar Surabaya, dan mengakui kembali ke muktamar Bandung, maka Romi mengakui pemecatannya. Jadi Romi tak lagi Sekjen dan SDA adalah tetap Ketum PPP," kata Tamliha.
Dengan kondisi saat ini, Tamliha meminta semua kubu untuk menghentikan pertikaian. Hal ini penting demi kemajuan partai. "Saya ingin meyakinkan kubu Romi dan Djan Farid untuk jadi negarawan, kepentingan partai yang utama. Kalau mau bertarung di muktamar," ujarnya.
Selain itu, ia meminta Menkumham berlaku adil dan membantu proes rekonsiliasi partai. "Menkumham tidak boleh membiarkan kekosongan parpol," katanya.
Halaman Selanjutnya
"Dengan Romi menerima pencabutan SK Muktamar Surabaya, dan mengakui kembali ke muktamar Bandung, maka Romi mengakui pemecatannya. Jadi Romi tak lagi Sekjen dan SDA adalah tetap Ketum PPP," kata Tamliha.
