- REUTERS/Beawiharta
VIVA.co.id – Setelah pengeboman dan baku tembak dengan teroris di kawasan MH Thamrin, Jakarta Pusat, pekan lalu, usulan pembangunan lembaga pemasyarakatan khusus kembali mengemuka. Namun, anggota Komisi III DPR, Nasir Djamil menolak usulan pembangunan lembaga pemasyarakatan khusus teroris.
"Tidak perlu ada Lapas khusus teroris. Sebaiknya mereka jangan diperlakukan istimewa," kata Nasir kepada VIVA.co.id, Rabu, 20 Januari 2016.
Menurut Nasir, para narapidana teroris cukup ditaruh di lapas-lapas biasa. Namun, mereka mempunyai blok dan sel khusus teroris serta tidak dicampur dengan napi lainnya.
"Jadi tidak perlu ada Lapas khusus," ujar Nasir.
Nasir mengakui ada mantan narapidana teroris yang setelah bebas dari penjara kembali dengan kelompoknya dan menjadi lebih radikal. Namun menurutnya, itu bukan semata-mata kesalahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bertanggung jawab terhadap Lapas.
"Doktrin sulit dilawan dengan deradikalisasi. Itu harus dengan aksi nyata. Radikalisasi ini harus dilihat dari mana sumbernya," ujar Nasir.
Masalahnya hanya cara pembinaan, yang menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera itu harus dilakukan bersama di dalam Lapas.
"Orang yang sudah dapat doktrin (narapidana teroris) dan melihat fakta-fakta yang tidak sesuai gambarkan di lapangan itu akan mengingatkan doktrin lama kembali saat bebas. Apalagi, kalau kemudian untuk menumpas radikalisme dengan cara represif justru akan meningkatkan jumlah mereka," kata Nasir.
Nasir menegaskan langkah melakukan perlawanan terhadap terorisme bukan bagaimana membuat lembaga pemayarakatan khusus. Yang terpenting pemerintah menganalisi apa akar dari radikalisme.
"Ini bisa muncul dari kesenjangan sosial, pendidikan yang tidak merata dan banyak hal lain. Mencari akar masalah dan mencari solusi penyelesaian di bawah yang paling penting," tuturnya.
