- VIVA.co.id/ Moh Nadlir
VIVA.co.id - Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Akbar Tandjung mengusulkan, Musyawarah Nasional (Munas) digelar secepatnya. Alasannya, tahapan Pilkada serentak 2017 akan dimulai pertengahan tahun ini sehingga butuh persiapan dan konsolidasi.
"Akhir Maret paling lambat, atau sebelum Juni-Juli," kata Akbar di kantor Akbar Tandjung Institute, Kalibata, Jakarta Selatan, Rabu, 3 Februari 2016.
Akbar menuturkan, DPD I dan DPD II membutuhkan konsolidasi pada bulan April-Mei. Oleh karena itu, apabila Munas digelar Maret, mereka sudah bisa terkonsolidasi. "Jadi Juli sudah siap. Jangan jadi kayak 2015," ujarnya menambahkan.
Akbar mengaku prihatin dengan hasil Pilkada 2015 lalu. Sebab, Golkar mengalami penurunan dukungan publik di sejumlah daerah akibat konflik yang melanda.
"Kami ingin Golkar kembali bangkit, seperti pada masa-masa sebelumnya pernah jadi pemenang Pemilu. Jadi melalui Munas harapannya bisa bangkit, berjaya, memberikan karya besar untuk kepentingan bangsa dan negara," ujar mantan Ketua Umum Golkar ini.
Untuk itu, Akbar mendorong dua tokoh di internal Golkar, Aburizal Bakrie, dan Agung Laksono, yang baru saja dipertemukan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan telah setuju melakukan rekonsiliasi, agar segera membentuk kepanitiaan Munas.
"Panitia Munas harus dibentuk dengan melibatkan pihak-pihak yang bertikai, melalui Rapat Pleno yang dilakukan secara terbuka dan demokratis," ujar Akbar.
Menurut Akbar, sebenarnya Dewan Pertimbangan Golkar telah mengusulkan rekonsiliasi dan penyelesaian dualisme partai melalui Munas-Munaslub sejak setahun yang lalu. Karenanya saat ini, dengan adanya kata sepakat untuk mempersatukan Golkar lewat Munas dinilai telah sejalan dengan sikap Dewan Pertimbangan Partai.
"Sejalan dengan sikap yang dari awal diambil, dari Dewan Pertimbangan Partai Golkar. Bahkan, kesepakatan juga diketahui Menkumham. Buktinya Menkumham keluarkan putusan yang arahnya Munas."
(mus)
