Sumber :
- VIVA.co.id/Ikhwan Yanuar
VIVA.co.id
- Belum ditentukan kapan Musyawarah Nasional Partai Golkar akan digelar. Tetapi, sejumlah hal baru dipastikan akan diusung dalam Munas tersebut.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Munas Riau, Agung Laksono, mengatakan selain pelibatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna mencegah terjadinya money politic, Munas nantinya juga akan menyuguhkan adu konsep antar calon ketua umum.
"Ya saya kira itu yang lebih ditonjolkan yah. Bukan transaksi politiknya, bukan money politiknya, tapi lebih mewujudkan the party of ideas, gagasan-gagasan apa yang terbaik," kata Agung, di Aula Serbaguna Belakang Hotel Century Atlit Senayan, Jakarta Selatan, Minggu, 7 Februari 2016.
Adu konsep itu, kata Agung, misalnya para calon ketua umum partai yang baru akan memaparkan pandangannya mengenai Undang-Undang Dasar 1945, bagaimana peran dan keberadaan MPR, DPR, DPD dan lainnya.
"Itu semua akan dibahas termasuk upaya-upaya mencegah radikalisme dan lain sebagainya," ungkap Agung.
Sementara itu, penilaian sejumlah pihak yang menyebut bahwa KPK tidak usah dilibatkan dalam Munas Partai, karena Munas tidak menggunakan uang negara.
Baca Juga :
Ketika Gerindra Tak Hadiri Rapimnas Golkar
Agung menegaskan, memang bukan uang negara yang digunakan, tetapi nantinya ketua umum partai yang terpilih juga adalah calon-calon pemimpin negara.
"Ada juga anggota dewan, anggota DPR, ya itu pejabat negara juga, pemilihnya juga ada Bupati. Jadi, saya kira tak masalah, yang penting keterlibatan KPK jangan sampai ada jual beli suara," kata Agung.
Sejauh ini, menurut Agung, konsolidasi yang dilakukan menuju Munas berlangsung berjalan cukup baik. Konsolidasi dilakukan sesuai hirarki kepartaian yang ada, dari Munas ke musyawarah daerah (Musda).
"Apalagi, yang punya persoalan itu ditingkat nasional. Saya yakin bisa, asal transparan, demokratis dan berkeadilan," ujar dia. (ren)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Ada juga anggota dewan, anggota DPR, ya itu pejabat negara juga, pemilihnya juga ada Bupati. Jadi, saya kira tak masalah, yang penting keterlibatan KPK jangan sampai ada jual beli suara," kata Agung.
