- VIVA.co.id
VIVA.co.id - Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) menyatakan tak masalah ketika para menteri memiliki perbedaan pendapat. Hanya, dia meminta agar perbedaan pendapat tersebut diselesaikan melalui forum di kabinet.
"Boleh beda pendapat tapi di dalam. Tidak boleh ke luar. Dengan istri saja beda pendapat tapi tetangga tidak tahu. Mesti begitu, kau juga kalau beda pendapat orang tidak tahu," kata JK di kantornya, Jakarta, Kamis 3 Maret 2016.
Sementara soal sikap presiden dan sanksi kepada menteri berupa perombakan kabinet tak bisa dipastikan JK. Hal tersebut kata dia menjadi keputusan Presiden Jokowi.
"Itu tergantung sangat dengan presiden," kata JK lagi.
Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Maritim Rizal Ramli dan Menteri ESDM Sudirman Said menunjukkan silang pendapat secara terbuka terkait pengelolaan Blok Migas Masela di Maluku. Perbedaan di antara mereka terjadi lantaran Menko Maritim Rizal Ramli ingin kilang Masela di darat (onshore). Sementara Sudirman Said ingin membangun kilang di lepas pantai (offshore). Hal tersebut kemudian menimbulkan kemarahan presiden.
Atas kasus menteri yang saling ribut itu, DPR turut bereaksi. Sekretaris Fraksi Hanura, Dadang Rusdiana menilai, kemarahan Presiden Joko Widodo terhadap para menterinya yang berbuat gaduh merupakan hal yang wajar.
"Sudah saja presiden bertindak tegas, reshuffle salah satu jawabannya daripada menjadi beban pemerintah," kata Dadang saat dihubungi.
Dadang menambahkan, bila kegaduhan dibiarkan justru akan mengganggu wibawa Presiden Jokowi dalam menjalankan pemerintahan. Anggota Komisi X ini mengherankan kegaduhan menteri kembali terjadi di Kabinet Kerja.
"Masalah perbedaan yang harusnya diselesaikan dalam rapat kabinet, kok dibawa ke ruang publik," katanya.
Digeser Sri Mulyani, Bambang Meneteskan Air Mata
Bambang berharap Sri Mulyani bisa perbaiki ekonomi Indonesia.
