- Fajar Ginanjar - VIVA.co.id
VIVA.co.id – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan perilaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tak ubahnya dengan DPRD DKI. Gubernur yang disapa Ahok ini menilai DPR suka mengada-ada akan sesuatu yang tidak perlu.
"Anggota DPR enggak usah menggunakan kekuasaan tapi salah pakai. Mirip DPRD kalau kelakuannya seperti itu," ujar Ahok di Balai Kota DKI, Jakarta, Selasa, 8 Maret 2016.
Proses rencana pemanggilannya oleh Komisi III kata Ahok juga tidak tepat.
Hal itu disampaikan Ahok menyusul rencana Komisi III DPR yang membawahi bidang hukum, Hak Asasi Manusia (HAM) dan keamanan yang hendak memanggilnya pekan depan terkait dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI dalam penertiban Kawasan Kalijodo.
Komisi III kata Ahok hanya perlu memanggil Kepolisian, Kejaksaan Agung atau Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). DPR adalah lembaga legislatif yang tugasnya mengawasi kinerja lembaga pemerintah pusat, bukan pemerintah daerah. Pemerintah daerah sudah memiliki lembaga legislatifnya sendiri yaitu DPRD.
"Hierarkinya seperti itu. Tapi kalau saya dipanggil ya saya datang saja. Dia yang berkuasa, dia yang terhormat. Tapi lama-lama, bisa berantem juga sama gua kalau kayak gitu," ujar Ahok.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi III Desmond J Mahesa mengatakan ada sejumlah persoalan hukum yang harus dikonfirmasi saat penggusuran Kalijodo, Jakarta. Juga termasuk pusat hiburan Alexis yang awalnya sempat disebut-sebut terkait prostitusi. Komisi Hukum karena itu berencana memanggil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama dan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. Tito Karnavian.
"Ini keputusan pleno. Situasi waktu itu kan muncul beberapa hal. Pertama penggusuran, kedua kepastian hidup warga. Banyak respons yang seolah ilegal. Ini kan langgar hukum pidana. Ditambah ada Alexis," kata Desmon di Gedung DPR, Jakarta, Senin 7 Maret 2016.
