Politikus Senior Golkar: ARB-Agung Kayak Amplop dan Prangko

Aburizal Bakrie, Agung Laksono dan Wapres Jusuf Kalla saat penandatanganan islah terbatas, Jakarta, Sabtu (11/07/2015).
Sumber :
  • VIVA.co.id/Anhar Rizki Affandi
VIVA.co.id - Politikus senior Partai Golkar, Hajriyanto Y Thohari, menilai konflik internal partainya sudah melewati tahap klimaks atau puncaknya. Kondisi itu terlihat dari dorongan atau desakan pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) yang belakangan mulai melemah.
 
"Karena sudah mencapai klimaks, sehingga dorongan terhadap Munas tidak kuat. Lihat saja, ketika ada kabar Munas diundur dari April ke Mei, saya tidak mendengar ada semacam protes atu penentangan. Walhasil masa depan Munas tidak begitu pasti," kata Hajriyanto kepada wartawan di kompleks Parlemen di Jakarta pada Kamis, 10 Maret 2016.
 
Hajriyanto menambahkan, mengendurnya dukungan pelaksanaan Munas terlihat setelah terbit putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak kasasi kubu Agung Laksono dan memenangkan kubu Aburizal Bakrie (ARB). 
 
Mantan Wakil Ketua MPR RI itu juga menilai melemahnya desakan pelaksanaan Munas dikarenakan sudah ada komitmen kuat antara ARB dengan Agung Laksono.
 
Golkar Mulai Sosialisasi Jokowi Capres Pemilu 2019
"Pak ARB dan Pak Agung sekarang sudah kayak amplop dan perangkonya. Saya lihat Pak ARB dan Pak AL (Agung Laksono) sudah banyak melakukan kesepakatan, baik secara terbuka maupun diam-diam?. Misalnya nama Ketua SC (steering committee/panitia pengarah Munas), Nurdin Halid, itu kan dari mereka berdua. Jadi indikasi menuju ke arah kompromi di antara mereka tampak," ujar Hajriyanto. 
 
Titiek Soeharto: Jokowi Punya Pertimbangan Tunjuk Airlangga
Selain itu, Hajriyanto tidak melihat calon ketua umum Partai Golkar yang mendesak pelaksanaan Munas. Para calon ketua umum yang muncul akhir-akhir ini, menurutnya, hanya menyerahkan nasib penyelenggaraan Munas kepada rapat pleno pimpinan pusat Partai Golkar. (ase)
KPK menetapkan politikus Golkar Budi Supriyanto sebagai tersangka

Politikus Budi Supriyanto Didakwa Disuap Ratusan Ribu Dolar

Suap itu disebut untuk usulan program aspirasi DPR.

img_title
VIVA.co.id
11 Agustus 2016