VIVA.co.id – Wakil Ketua BKSAP DPR RI dari Partai Keadilan Sejahtera, Rofi Munawar, minta polemik terkait pelarangan produk Israel dihentikan. Menurutnya, rekomendasi Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa Organisasi Kerjasama Islam (KTT LB OKI) tersebut sudah jelas dan tidak multitafsir.
Pemerintah Indonesia sebaiknya lebih produktif untuk segera menjalankan hasil rekomendasi KTT LB OKI dalam bentuk kebijakan yang implementatif sebagai wujud komitmen mendukung Palestina.
“Komitmen pemerintah itulah yang akan menjadi contoh bagi negara-negara lainnya melihat kesungguhan Indonesia mendukung Kedaulatan Palestina,” kata Rofi dalam siaran pers yang diterima redaksi, Jumat 11 Maret 2016.
Menurut Rofi, pelarangan tersebut dapat diawali dengan melakukan inventarisasi produk-produk Israel yang secara faktual dibuat di wilayah pendudukan dan telah masuk ke Indonesia. Secara simultan, pemerintah melakukan langkah substitusi produk, penguatan dan sosialisasi regulasi yang maksimal kepada masyarakat.
Namun demikian, jika semua hal itu tidak dilakukan, maka sulit untuk berharap terjadi penghentian proses produksi produk-produk Israel di wilayah pendudukan.
“Tidak dapat dipungkiri bahwa produk-produk Israel memiliki kontribusi dalam proses pendudukan Israel di wilayah Palestina,” ujar anggota DPR dari Dapil Jawa Timur VII ini.
Rofi berharap, polemik atas isi Resolusi KTT LB OKI nomor 16 ini dapat diakhiri. Pemerintah, menurut Rofi, harus bekerja keras agar resolusi tersebut mampu menjadi agenda publik yang dilakukan secara terorganisir di seluruh Negara OKI.
“Karena usaha menentang penjajahan di dalam sejarahnya, pada akhirnya karena kemampuan melepaskan diri dari produk-produk jajahan tersebut,” katanya.
Seruan OKI mengenai boikot produk tersebut muncul di akhir pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa (KTT LB) OKI, di Jakarta, yang dihadiri oleh perwakilan-perwakilan dari 57 negara.
Kemenag: Gerakan Boikot Produk Israel Jangan Digeneralisir!
Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Waryono Abdul Ghofur meminta masyarakat agar tidak menggeneralisir gerakan boikot produk diduga terafiliasi Israel.
