- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVA.co.id - Pimpinan Partai Demokrat bereaksi usai Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan mendadak ke mega proyek Pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON), di Bukit Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Sikap itu muncul setelah banyak pihak menganggap proyek triliunan rupiah ini mangkrak saat era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Proyek itu hendak dihidupkan kembali oleh Jokowi. Sekretaris Jenderal DPP Demokrat Hinca Pandjaitan mengatakan bahwa tidak dilanjutkannya mega proyek itu bukan tanpa alasan. Menurut Hinca, Komisi Pemberantasan Korupsi melarang karena masih menjadi barang bukti.
"Perjalanan panjang pemberantasan korupsi di Republik ini tak pernah surut, dilahirkan oleh Megawati dan dibangun serta dibesarkan di zaman SBY," kata Hinca, dalam keterangan persnya, Minggu 20 Maret 2016.
Hinca menuturkan, Megawati Soekarnoputri saat menjadi Presiden telah menunjukkan sikap sebagai seorang ibu dengan melahirkan institusi pemberantasan korupsi, yakni KPK.
"SBY dengan keteladanan seorang ayah bertanggung jawab membesarkan institusi ini dengan ujian yang sangat berat. Niat dan komitmen untuk menghapuskan korupsi di Republik ini tak surut oleh apapun," tuturnya.
Hinca mengklaim SBY saat menjabat Presiden dua periode, tetap tegar melangkah, menginjak siapapun yang ada di depan menghadang langkahnya untuk membesarkan KPK. Siapapun yang terlibat, baik keluarga hingga kerabat sesama Demokrat, tak digubrisnya.
"Itu dilakukan demi tegaknya KPK memberantas korupsi di Indonesia ini," kata Hinca.
Proyek Hambalang, tambah Hinca, adalah kasus korupsi yang sangat fenomenal. Apalagi, kasus itu terjadi saat Menpora dijabat Andi Mallarangeng, yang juga elite di Partai Demokrat.
"Ini ujian terbesarnya, musibah ini juga menimpa partainya. Tapi tekadnya sudah bulat pada penyerahan kedaulatan KPK untuk menyelesaikan kasus ini secara profesional," ujar Hinca. (ren)
