VIVA.co.id – Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding membantah bahwa partainya marah terhadap PDIP yang diduga mendorong reshuffle Menteri Desa. Mereka hanya memberi penekanan bahwa Presiden Joko Widodo jangan sampai ditekan, diintervensi, bahkan didesak untuk me-reshuffle menteri tertentu.
"Kita tidak protes. Yang kita sampaikan rilis dalam menanggapi isu reshuffle. Kita hanya berharap presiden tidak perlu ditekan, diintervensi dan didesak," katanya di gedung DPR RI, Jakarta, Kamis 7 April 2016.
Menurutnya, ada yang mendorong reshuffle dengan mengembangkan isu yang menyudutkan Menteri Desa. Misalnya, isu pendamping desa.
"Di politik modern ini enggak ada yang enggak ketahuan. Yang kita harapkan presiden arif. Saya kira PKB saat ini sangat loyal. Komunikasi berjalan baik," tuturnya.
Menurut anggota Komisi III DPR RI, posisi Menteri Desa sangat strategis sehingga banyak yang menginginkan. "Iya dong. Mendes ini kan anggarannya besar, dari sisi kewenangan ngurus," paparnya.
Karding tidak bersedia berkomentar apakah Presiden Jokowi benar-benar akan melakukan reshuffle kabinet kerja. "Saya enggak mau berandai-andai," katanya.
Sebelumnya, Wasekjen PKB Daniel Johan mengatakan saat ini memang ada ketegangan antara PKB dan PDIP meski berada di koalisi yang sama. Menurutnya Sekjen PDIP Hasto Kristianto sudah menghubungi Sekjen PKB Abdul Kadir Karding untuk mengklarifikasi soal tudingan ini.
"Hasto sudah telepon, Sekjen membantah tapi kita lihat memang ada upaya sistematis, ada yang digerakin," ujar Daniel.
PKB tidak main-main menyikapi kabar reshuffle terhadap Menteri Desa. Daniel menyebut Cak Imin—panggilan Ketum PKB Muhaimin Iskandar—geram dengan PDIP soal masalah perebutan kursi menteri ini.
"PKB lagi marah. Kami minta jangan pakai cara-cara jahat, profesional saja. Ukur kinerja profesional. Cak Imin juga marah, enggak terima. Ini bukan cuma urusan menterinya tapi soal marwah," kata Daniel.
Daniel heran walau ada tiga kader PKB yang jadi menteri namun hanya kursi Marwan Jafar saja yang disebut ingin direbut. Isu politisasi terkait rekrutmen pendamping dana desa dijadikan salah satu upaya dalam penjegalan ini.
"Kemendes saja yang mereka serang dari awal," ujarnya.
Menurutnya, permasalahan ini bukan berarti PKB ngambek dengan PDIP. Hanya saja pihaknya merasa tidak diperlakukan dengan adil karena kompetisi dilakukan dengan tidak sehat.
"Bukan soal ngambek, tapi jangan perlakukan PKB dengan tidak fair. Padahal kita koalisi. Selama ini PKB support apa yang PDIP anggap penting," ujarnya.
