VIVA.co.id – Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan, langkah yang dipilih Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, atau Ahok maju pilkada melalui jalur perseorangan adalah hak Ahok. Namun, Hasto mengingatkan bahwa calon perseorangan akan mengeluarkan biaya lebih besar, karena bekerja sendiri untuk pemenangan.
"Silahkan tanya Risma (Tri Rismaharini), atau Pak Jokowi (Joko Widodo) sendiri, ketika dia maju dari parpol (partai politik) justru lebih murah, karena parpol bisa gerak gotong royong. Coba, Beliau maju dari calon perseorangan, pasti lebih mahal. Kalau zaman pak Jokowi, tidak mau bergerak akan diberi sanksi. Semua anggota Dewan gotong royong," kata Hasto di Jakarta, Rabu 27 April 2016.
Hasto menjelaskan, aspek pemenangan juga tak hanya karena faktor sosok yang akan maju di pilkada.
"Banyak aspek, tidak cukup hanya figur, tetapi bagaimana dukungan kekuatan yang solid dalam penggerakan kemenangan itu. Butuh strategi dan dukungan yang tepat," katanya lagi.
Hal tersebut disampaikan Hasto, menyusul berakhirnya pendaftaran penjaringan bakal calon gubernur oleh DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta. Namun, Ahok diketahui tak juga mendaftarkan diri hingga pendaftaran ditutup.
"Mekanisme partai bukan untuk orang per-orang, tetapi dibuat bagi mereka calon kepala daerah yang ingin menyatukan diri dengan derap langkah PDIP untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Di luar pintu DPD partai, kami juga ada pintu DPP partai," kata Hasto.
Dia menegaskan bahwa Partai Moncong Putih akan melihat harapan masyarakat DKI Jakarta terhadap calon pemimpinnya. Melalui pemetaan harapan masyarakat, maka PDI Perjuangan akan berusaha menampilkan sosok yang benar-benar dianggap bisa menyelesaikan masalah di ibu kota. (asp)
Golkar: Ucapan Amien Rais Hanya Berlaku untuk PAN
"Masyarakat sudah tahu lah kira-kira yang baik."
