JK: Rumusan Korupsi Harus Dievaluasi

Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Sumber :
  • VIVA.co.id/ Foe Peace Simbolon

VIVA.co.id – Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan, Presiden mengetahui bagaimana sulitnya mengambil keputusan di tingkat bawah. Pasalnya, semakin banyak peraturan, maka semakin banyak yang korupsi akibat makin banyak yang dilanggar.

Skandal Kapal Selam Argentina Seret Perusahaan Jerman

"Tiba-tiba di pengadilan ada dibilang Anda melanggar Keppres sekian. Wah karena tidak melaksanakan ayat sekian. Kena lagi dia. Hari ini hampir-hampir diskresi semua orang takut melaksanakannya," kata JK di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis 12 Mei 2016.

JK menegaskan, pemerintah mendukung penegakan hukum. Tapi tetap harus ada batasannya agar tidak muncul ketakutan. Pasalnya, saat ini analisis saja bisa mendatangkan korupsi.

Wanita 27 Tahun Pimpin Kota Termiskin hanya dengan WhatsApp

"Jadi inilah tentu bagian upaya kita untuk melaksanakan tugas kita bernegara. Menuju masyarakat adil dan makmur. Kalau berbuat baik saja takut, tidak ada kebaikan," kata JK.

Menurutnya, harus ada evaluasi soal rumusan korupsi. Ia mencontohkan ketika bupati memberikan pemenangan tender lalu dianggap korupsi karena dinilai ada yang lebih murah. Padahal tender yang lebi murah memiliki kualitas yang tidak bagus.

Pengadilan India Alami Krisis Hakim Jujur

"Hukum yang emosional ini perlu kita evaluasi kembali. Karena hukum harus dapatkan keadilan. Keadilan lebih tinggi dibandingkan yang lain. Kalau kita tidak perhatikan itu, kita tiap hari menggelora dan kita dihukum.”

(mus)

Ilustrasi Kucing.

Direktur Korupsi Hingga Rp10 Miliar Demi Kucing, Kok Bisa

Dia dijatuhi hukuman empat tahun penjara oleh pengadilan setempat.

img_title
VIVA.co.id
27 Juni 2018