- ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah
VIVA.co.id – Politikus Partai Amanat Nasional, Hanafi Rais, menyesalkan tindakan TNI, Polri dan sejumlah organisasi kemasyarakatan yang melakukan pelarangan dan penindakan terhadap beredarnya buku yang berbau komunisme di Indonesia.
"Saya kira reaksi pemerintah yang proporsional saja. Tidak boleh cuek tapi juga jangan overreacting," kata Hanafi, Jumat, 13 Mei 2016.
Menurutnya, berbagai diskusi dan buku yang beredar masih dalam tataran wajar. Sehingga, aparat TNI, Polri tak perlu berlebihan menyikapi dengan sweeping. "Belum perlu sampai ada operasi dan dana khusus segala mengenai ini. Bekerja saja berdasarkan Undang-undang dan TAP MPR yang berlaku," ujar Hanafi.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI ini menilai, ada yang perlu dicatat oleh pemerintah terkait masalah ini. Ideologi kiri itu akarnya muncul karena masalah ketidakadilan dan ketimpangan sosial, yang justru seringkali disebabkan oleh negara sendiri.
"Jadi sebaiknya pemerintah bekerja lebih cepat untuk memastikan pembangunan dalam kredo Nawacita. Membawa kesejahteraan dan kebahagiaan untuk warganya yang paling tertindas sekali pun. Dengan demikian, komunisme otomatis tak laku lagi," tuturnya.
Hanafi menambahkan, negara memang harus selalu waspada terhadap ancaman. "Tetapi jangan menebar paranoia. Pemerintah sebaiknya fokus mengatasi kesenjangan, ketimpangan dan ketidakadilan yang bisa jadi sumber lahirnya komunisme. Tidak dengan pendekatan militer," katanya. (ase)
Anies: Ketimpangan di Indonesia Tidak Bisa Dibiarkan, Ekstrem!
Anies mengatakan bahwa kondisi Indonesia adalah ketimpangan yang tidak bisa dibiarkan. Menurut dia, jika dilihat datanya pasti semua melihat ketimpangan ekstrem.
