Diduga Memeras, Ormas Diminta Tak Picu Keresahan
VIVA.co.id – Wakil Ketua Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Sodik Mudjahid mengecam kabar adanya pemerasan terkait proses pembangunan rumah ibadah di Bandung, Jawa Barat. Dia meminta, Kementerian Agama dan Kepolisian mengusut tuntas soal kabar pemerasan tersebut.
"Pemerasan dalam bentuk apapun oleh siapapun salah. Apalagi membawa hal-hal terkait agama. Semua ada aturan dan harus diberi sanksi tegas," kata Sodik saat dihubungi, Jumat, 10 Juni 2016.
Sodik meminta, semua pihak terutama ormas keagamaan menjaga kondusivitas dan kesucian pada bulan Ramadan. Ia khawatir jika momen Ramadan bisa dimanfaatkan oleh ormas keagamaan yang tidak bertanggung jawab. Â
Politikus Partai Gerindra ini juga meminta agar pemerintah setempat segera melakukan pendekatan agar tidak terjadi lagi hal-hal serupa. Pendekatan perlu dilakukan khususnya terhadap figur dari ormas yang dinilai berpotensi melakuakn kegaduhan.
"Di bulan Ramadan ini please jangan melakukan kekerasan, jangan melakukan pemerasan, jangan menggunakan atas nama agama untuk kepentingan tertentu. Kalau enggak bisa diingatkan harus ditindak tegas," kata Anggota Komisi yang mengurusi bidang agama dan bidang sosial tersebut.
Sebelumnya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengungkapkan ada ormas yang diduga memeras pihak gereja di sekitar Kota Bandung, Jawa Barat dengan menggunakan dalih bangunan tempat ibadah itu tak memiliki izin. Padahal pembangunan gereja sudah memiliki izin dari pemerintah.
Menanggapi informasi itu, Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (Ditjen Bimas) Kristen langsung melakukan klarifikasi. Bahkan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan pihaknya sudah mencari tahu soal pemerasan tersebut. Â
"Dirjen kami sudah mengklarifikasi, sudah bertemu dengan pihak gereja dan beberapa kalangan ternyata itu tidak benar informasi itu," kata Lukman di Gedung DPR, Jakarta, Kamis 9 Juni 2016.
(mus)
Silmy Karim: Tak Masuk Akal Saya Pertaruhkan Karir 20 Tahun Demi Uang Rp 1,2 Miliar
Silmy Karim berharap Majelis Hakim dapat mencermati kembali apakah masuk akal seseorang yang lebih dari 20 tahun membangun nama dan kariernya demi uang Rp 1,2 miliar
