- VIVAnews/Nurcholis Anhari Lubis
VIVA.co.id – Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat, Herman Khaeron, menilai kenaikan harga daging sapi saat ini agak sulit terkendali. Kenaikan itu, menurutnya, bukan hanya terjadi menjelang Ramadan dan Idul Fitri ini saja, tetapi sejak tahun lalu selalu berfluktuasi naik di atas harga wajar.
Politikus Partai Demokrat ini juga menolak anggapan jika kenaikan ini warisan dari pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Herman menegaskan, di masa SBY, pencapaian swasembada lima komoditas pangan pokok: beras, jagung, kedelai, daging sapi, dan gula, tertata dengan baik dan memiliki roadmap-nya.
"Sangat salah jika ada yang menyalahkan bahwa ini warisan pemerintah sebelumnya," kata Herman dalam pesan tertulisnya, Senin, 13 Juni 2016.
Menurut Herman, pada masa SBY permasalahan seperti ini setiap tahun dievaluasi, dan pada 2011 ada sensusnya secara khusus untuk daging sapi dan kerbau.
"Sehingga sangat terukur berapa kemampuan dalam negeri memenuhi konsumen yang setiap tahunnya butuh daging sapi kurang lebih 500.000 ton, dan berapa harus diimpor," ujar Herman.
Herman menilai kenaikan sekarang mestinya menjadi evaluasi pemerintahan Presiden Joko Widodo. Menurutnya, harga saat ini tergantung pada bagaimana pemerintah Jokowi-JK mampu mengelola komoditas pangan pokok dan strategis yang menjadi hajat hidup masyarakat.
"Tidak tepat menyalahkan pemerintahan sebelumnya," Herman menegaskan.
Sebelumnya, politikus PDIP Arteria Dahlan menilai kritik yang disampaikan SBY kepada pemerintahan Jokowi terkait kondisi perekonomian tak terlepas dari pemerintahan sebelumnya.
Menurut Arteria, apa yang terjadi saat ini merupakan proses dari sebuah teori sebab akibat, dan tidak muncul begitu saja. Sehingga pemerintahan sebelumnya berkontribusi dengan kondisi saat ini.
"Karenanya, Pak SBY tidak bisa lepas tangan terkait apa yang sedang dihadapi Indonesia saat ini. Indonesia hari ini yang dipimpin Pak Jokowi sedikit banyaknya adalah akibat dari pemerintahan sebelumnya yang kita ketahui dipimpin oleh Pak SBY," ujarnya.
Arteria berharap semua pihak tak perlu berpolemik dan melakukan berbagai penilayan yang justru bisa memperkeruh suasana. Hal ini penting demi stabilitas ekonomi dan politik.
"Statement Pak Jokowi terkait harga daging Rp80 ribu seyogyanya dipandang sebagai niat perbaikan, sikap politik negara dan upaya memperbaiki sistem. Saya melihat pemerintah saat ini sudah bekerja sangat ekstra keras, memang keadaan ekonomi dunia tidak bersahabat. Namun pemerintahan Pak Jokowi saya lihat sangat siap dengan berbagai alternatif kebijakan," tuturnya. (ase)
