- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVA.co.id - Ketua MPR Zulkifli Hasan mengingatkan bahwa semua orang dari mana saja dan apapun latar belakangnya memiliki hak yang sama untuk berkontribusi bagi negeri ini. Tidak terkecuali pekerja seni atau artis.
"Dari mana saja berasal, mau jadi apa saja, di mana saja, haknya sama. Tidak ada perbedaan satu sama yang lain. Seluruh warga negara Indonesia dari Sabang sampai Merauke punya hak yang sama," ujar Zulkifli dalam keterangan persnya, Jumat, 26 Agustus 2016.
Zulkifli pun mengundang seluruh artis khususnya mereka yang tergabung dalam Persatuan Artis Film Indonesia (Parfi) untuk ikut bersama dalam mensosialisasikan nilai-nilai Pancasila. Sebab, menggaungkan nilai keluhuran dari dasar negara itu menjadi tugas bersama.
"Artis itu kan publik figur jadi kalau bicara bisa dapat perhatian luas. Sekali ngomong di medsos bisa dapat perhatian puluhan ribu follower-nya. Oleh karena itu, saya mengundang dan mengajak Parfi untuk bersama-sama MPR mensosialisasikan empat pilar," kata dia.
Lebih lanjut, ia juga meminta agar Kongres ke-15 Parfi yang akan diadakan di Nusa Tenggara Barat (NTB) malam ini, bisa memberi manfaat bagi seluruh artis untuk menghadapi era demokrasi bebas. Karena, bila tidak memiliki bekal yang siap, maka siapa saja bisa terhempas.
"Demokrasi kita membuka persaingan bebas. Parfi siapkan organisasi dengan baik, artis siapkan diri dengan baik tambah terus ilmunya agar tidak tergerus. Melalui kongres saya harap diberi pelatihan dan bekal apapun untuk modal agar dapat bersaing di era demokrasi bebas ini," tuturnya.
Belakangan ini, tersiar kabar bahwa pemerintah akan membuat aturan baru pada Rancangan Undang Undang Pemilu. Salah satunya mengatur agar partai-partai politik tidak asal menaikkan orang yang hanya berbekal ketenaran, seperti artis. Rencana ini pun menimbulkan polemik di kalangan masyarakat.
'Wassalam' kalau PDIP dan PKS Juga Gabung Koalisi Prabowo, Menurut Peneliti BRIN
Peneliti senior BRIN mengatakan PDIP dan PKS menjadi harapan terakhir menjadi oposisi. Jika tidak ada oposisi, kebijakan yang dimunculkan cenderung merugikan rakyat.
