- Biro Pers Kepresidenan
VIVA.co.id – Presiden Joko Widodo menyadari, Indonesia sebagai negara hukum belum sepenuhnya terwujud. Baik dalam penyelenggaraan negara maupun dalam realita kehidupan sehari-hari.
"Hukum masih dirasa cenderung tajam dan runcing ke bawah dan tumpul ke atas," kata Presiden Jokowi, dalam sambutan rapat kabinet terkait paket kebijakan hukum, di kantornya, Jakarta, Selasa 11 Oktober 2016.
Jokowi mengatakan, sebagai negara yang menjalankan pemerintahan berdasarkan hukum, maka negara harus hadir di masyarakat. Yakni, memberikan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan pada hak asasi manusia.
Jokowi memaparkan, di indeks korupsi dunia pada 2015, Indonesia masih di urutan 88. Sementara di indeks rule of law, Jokowi mengatakan di urutan ke-52.
"Jika hal ini dibiarkan, maka akan memunculkan ketidakpercayaan dan ketidakpatuhan pada hukum maupun pada institusi -institusi penegak hukum," kata Jokowi.
Jokowi meminta, ini tidak dibiarkan berlarut-larut. Apalagi dalam era persaingan, di mana kepastian hukum menjadi mutlak.
"Untuk itu tidak ada pilihan lain, kita harus segera melakukan reformasi hukum besar-besaran dari hulu sampai hilir," katanya.
KPK Segera Eksekusi Bupati Mimika Omaleng Usai Vonis Bebasnya Dianulir MA
Mahkamah Agung (MA) telah mengirimkan putusan petikan kasasi Bupati Mimika Eltinus Omaleng kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin
