- VIVA.co.id/Eka Permadi
VIVA.co.id – Wakil Ketua Umum Gerindra, Fadli Zon menilai ukuran integritas seseorang bisa dilihat dari apakah yang bersangkutan menepati janjinya atau tidak dalam sebuah kontrak politik.
"Kontrak politik adalah janji kalau terpilih akan laksanakan apa yang jadi keinginan warga. Janji di depan. Saya kira ukuran integritas seseorang menepati janjinya atau tidak," kata Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Rabu 12 Oktober 2016.
Menurutnya, kontrak politik untuk mengikuti keinginan kelompok tertentu wajar saja. Sebab warga meyakini calon bersangkutan akan memenuhi tuntutan mereka. Kalau ada calon yang tak meneken kontrak politik maka menjadi pilihan bersangkutan.
"Jadi kontrak politik tak masalah. Tinggal masalahnya dipenuhi tak janjinya itu. Orang kadang janji tidak ditepati. Jangan kontrak politik tak menggusur tapi kemudian menggusur. Seperti kejadian sekarang. Ada kontrak politik dengan warga tapi tetap digusur. Kalau itu mestinya bisa digugat juga sebagai kebohongan," kata Fadli.
Sebelumnya, Calon Gubernur DKI, Anies Baswedan melakukan kunjungan ke Kampung Tanah Merah, Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, Minggu 2 Oktober 2016. Dalam kunjungan itu, Anies meneken kontrak politik dengan warga.
Sementara itu, saat menyambangi warga di rumah susun (rusun) Sindang, Koja, Jakarta Utara, Selasa, 11 Oktober 2016, calon gubernur DKI lainnya Agus Harimurti berbicara soal sikapnya terkait kontrak politik.
"Saya paling menghindari janji-janji dalam bentuk kontrak politik. Buat saya bagi seorang gubernur, insya Allah terpilih, kontrak politik itu dilakukan pada saat dia sumpah dan dilantik menjadi gubernur," ujar Agus.
Sri Mulyani Masuk Bursa Pilgub DKI Jakarta, Stafsus Buka Suara
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati diisukan menjadi incaran PDIP untuk maju dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
